Tangkis Serangan Fajar dan Money Politic, Bawaslu Jateng Pelototi 115.401 TPS

Senin, 15 April 2019 - 17:42 WIB

FAJAR.CO.ID, SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menyatakan keseriusannya memastikan pemilu 2019 di wilayahnya berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, pada masa tenang ini ada tim patroli pengawasan serentak yang dikerahkan untuk memonitor 115.401 TPS.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Anik Sholihatun mengatakan, di masa tenang ini pihaknya tak sama sekali mengendurkan pengawasan. Katanya,tindak pelanggaran pemilu ini justru kecenderungannya naik di momen-momen seperti ini.

“Maka kami sedang meluncurkan patroli pengawasan serentak di 115.401 TPS. Seluruh PTPS, Panwasdes, Panwaskel turun. Bahkan jajaran komisioner (Bawaslu) provinsi dan 35 kabupaten/kota turun melakukan operasi besar-besaran mencegah politik uang,” kata Anik usai Rapat Koordinasi Kesiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Hotel Patra, Kota Semarang, Senin (15/4).

Menurut Anik, tim ini akan memberlakukan semua TPS itu sama. Dalam pengawasannya, secara lokasi tak melihat mana yang rawan politik uang mana yang tidak. “Tapi secara dimensi, kami punya alat ukur. Pertama jumlah caleg atau pemilunya yang cukup banyak di satu TPS. Kedua, geografis, keterpencilan TPS itu. Ketiga, TPS yang pernah punya riwayat konflik,” terangnya panjang.

Kendati demikian, ia memastikan belum ada laporan masuk ke pihaknya soal adanya politik uang. Sementara timnya ini hanya berada di lapangan sampai, Selasa (16/4) besok saja.

“Prinsip kami kalau tidak sangat terpaksa atau darurat, tidak perlu menindak. Prinsip kami tiga, cegah, awasi, tindak. Pencegahan dari kami sudah waktu orasi budaya kemarin. Tujuannya mengajak pemilih agar memilih untuk dirinya sendiri. Melapor ke Bawaslu kalau ada politik uang,” tuturnya.

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan tidak ada temuan-temuan soal politik uang di masyarakat. Ia pun mengingatkan bentuk sanksi bagi para pelanggar, yakni maksimal kurungan 3 tahun serta denda Rp 36 juta bagi pemberi dan penerima. Sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

“Bagi Bawaslu bukan besar kecilnya putusan. Tapi efek jera. Ini kira-kira semacam genderang besar yang kami tabuh. Harus takut, pemberi dan penerima politik uang harus berpikir dua kali. Karena sudah ada yang kami jerat, jangan sampai isu-isu soal serangan fajar dan money politic ditemukan,” pungkasnya.

(JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *