Dampak Rawannya Money Politik, KPK Siap Tindaki Penyelenggara Pemilu

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski sudah masuk masa tenang, potensi kecurangan tetap menjadi perhatian aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut melakukan pendampingan. Lembaga antirasuah tegas menyatakan bahwa mereka tetap mewaspadai praktik curang yang bisa terjadi. Money politic atau politik uang adalah salah satu pelanggaran yang terus menjadi perhatian.

Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang, menjelaskan bahwa instansinya secara intensif berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ada beberapa penekanan yang turut digarisbawahi dalam koordinasi itu. Tidak terkecuali soal politik uang. “Money politic bisa menyerang siapa saja. Untuk itu, agar dihindari. Termasuk menghindari money politic kepada penyelenggara pemilu,” terangnya, Senin (15/4) kemarin.

Menurut Saut, tidak menutup kemungkinan instansinya bertindak tegas apabila menemukan penyelenggara pemilu berbuat curang dengan terlibat dalam politik uang. “Itu sebabnya KPK bisa saja melakukan penindakan di semua level. Mulai dari KPPS, panwas, rekap suara di KPUD kabupatan, kota, dan provinsi,” bebernya. Karena itu, penyelanggara pemilu wajib menjaga profesionalitas mereka.

Saut pun menekankan, selama ini KPK terus berusaha mengkampanyekan pemilu yang cerdas dan berintegritas. Menurut dia, itu tidak hanya berlaku bagi peserta dan pemilih saja. “Tetapi juga panitiannya,” ujar dia. Artinya, penyelenggara pemilu juga harus bisa menjaga integritas mereka. Jangan sampai malah turut terlibat dalam tindak curang seperti money politik. Itu jelas akan merusak penyelanggaran pemilu.

Lebih lanjut, Saut juga mengingatkan supaya semua pihak untuk taat pada setiap aturan yang berlaku. Khusus untuk masyarakat yang punya hak suara, dia menyampaikan bahwa masa tenang yang tersisa sampai hari ini (16/4) adalah waktu yang tepat untuk memantapkan pilihan sebelum mencoblos besok (17/4). “Untuk kembali merenungkan track record yang akan dipilih,” imbuhnya.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby membenarkan bahwa ada sejumlah titik kerawanan jelang momen coblosan besok. Mulai dari data pemilih, kesiapan logistik, hingga politik uang. Namun di antara sejumlah isu tersebut, yang paling rawan adalah money politic. “Politik uang menjadi potensi pelanggaran teratas yang dapat terjadi,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjut dia, bukan tanpa alasan. Selain termuat dalam indeks kerawanan yang disusun oleh Bawaslu, juga berdasarkan pengalamannya memantau pemilu. Selama ini, politik uang dalam wujud pembelian suara sering kali ditemui pemilih dalam masa tenang hingga beberapa saat menjelang coblosan dilakukan. Bentuknya pun sangat banyak dan juga beraneka ragam.

“Bentuk politik uang yang selama ini ditemui pemantau JPPR, antara lain, berupa pemberian langsung melalui koordinator dan setelah pemilihan berdasarkan kesepakatan,” imbuhnya.

Bukan itu saja, imbalan yang diberikan bukan hanya uang dan barang, ada juga yang terselubung misalnya pemberian pulsa, pemberian fasilitas, pemberian barang publik dan sejenisnya.

Di singgung soal daerah mana yang rawan, Alwan menyebut cukup merata. Namun ada sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih. Yakni Jawa barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI. Data tersebut diperoleh dari hasil pantauannya. Ada dua indikator yang digunakan, yakni track record pada pilkada sebelumnya hingga melihat para elit atau latar belakang caleg yang ada di daerah tersebut.

Oleh karenanya, Alwan mendesak pengawas pemilu untuk meningkatkan kinerja pengawasannya di detik-detik rawan ini. Sebab, money politic terbukti sudah merusak kualitas pemilu. Terpisah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak warga untuk berkontribusi menciptakan pemilu yang bersih. Hidayat meminta warga mewaspadai pihak-pihak yang melakukan kegiatan kecurangan, seperti politik uang dan hoaks di hari tenang.

“Sekarang memang hari tenang tapi bukan artinya tenang untuk membiarkan terjadinya money politics, penyebaran berita bohong, kata wakil ketua majelis syuro PKS itu.

Menurut Hidayat, hari-hari tenang bisa jadi dimanfaatkan untuk melakukan praktik kecurangan pemilu. Karena itu peran serta masyarakat penting agar proses pemilihan pada 17 April nanti bisa bebas dari intervensi atau tekanan akibat politik uang ataupun hoaks.

“Jadi warga pun juga penting untuk mewaspadai jika di hari-hari tenang ini ada ‘genderuwo’ yang menakut-nakuti mereka dengan intimidasi atau mengambil kedaulatan mereka,” tegasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menambahkan, dirinya meminta kesiapsiagaan KPU dan Bawaslu dalam mencegah praktIk politik uang, kebencian, dan SARA.

KPU perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, agar proses pemilu pada 17 April nanti berjalan sesuai aturan main. “Kami mendorong KPU dan Bawaslu secara tegas menindak sesuai hukum positif yang berlaku jika menemukan pelanggaran pada masa tenang Pemilu 2019,” kata Bamsoet.

Dia juga mendorong KPU agar tak bosan memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti. KPU juga diharap menyampaikan kepada semua pihak/peserta pemilu agar menghormati masa tenang Pemilu dengan tidak melakukan kegiatan kampanye apapun demi kesuksesan Pemilu serentak 2019.

“Kami juga meminta masyarakat untuk menggunakan masa tenang dengan memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai tempat mereka menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. (khf/ ful/fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment