Pemilu Luar Negeri Kacau, Indikasi Manajemen Pemilu Amburadul

Selasa, 16 April 2019 - 10:28 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Persoalan yang menghambat kesuksesan Pemilu 2019 dinilai karena pelaksanaan manajemen Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu ditegaskan Pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam.

Menurut dia, ada peraturan KPU yang tidak jelas sehingga diterjemahkan secara berbeda-beda.

Menurutnya, dugaan surat suara dicoblos di Malaysia dan WNI yang tak bisa menggunakan hak pilihnya di Australia, Belanda, dan kekacauan pemungutan suara di Jepang menjadi indikasi manajemen KPU amburadul.

Kendati, AS Hikam mengatakan dirinya belum bisa menegaskan permasalahan Pemilu tersebut sebagai cara negatif atau manipulatif.

“Lebih pada persoalan manajemen pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Ini artinya yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara pemilu baik yang ada di pusat maupun petugas setempat, sebab tidak semua di luar negeri itu terjadi. Ada daerah-daerah yang sangat bagus,” kata dia dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur, Adil, Demokratis Dan Bermartabat” di kawasan Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Kekacauan manajemen penyelenggara Pemilu yang dimaksud AS Hikam, salah satunya formulir A5. Dia mencontohkan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama yang dipersulit mencoblos di Osaka, Jepang.

“Ahok itu adalah representasi dari konfusion atau kegalauan, kebingungan menterjemahkan dari masalah itu. Beliau sudah tiga bulan sebelumnya sudah mendaftar bahwa akan pindah ke Osaka untuk memilihnya, nomornya saklja beliau udah tahu, nomor delapan katanya kan, tapi begitu di sana diharuskan menunggu sampai terakhir,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Ekskutif Indonesian Publik Institute Karyono Wibowo meminta persoalan pemilu di luar negeri jangan dianggap sepele.

Menurutnya, Bawaslu harus mengungkap kasus yang terjadi di luar negeri, baik kasus dugaan surat suara dicoblos maupun persoalan WNI yang tak dapat menyalurkan hak politiknya.

“Kasus di Malaysia kita harus menunggu sikap resmi dari Bawaslu. Tak boleh memelintir bahwa hal itu dilakukan paslon tertentu. Dan saya kira juga KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak suara harus dijamin,” katanya.

Selain itu, Karyono juga memaparkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu. Ada ribuan pelanggaran Pemilu yang belum dituntaskan Bawaslu.

“Sejak kampanye Pemilu ada 6.649 pelaggaran sampai per 12 April 2019 ini. Dari angka itu teridentifikasi menyangkut Pidana 548, administrasi 4.759, kode etik 107, dalam proses 105, hukum 656, bukan pelanggaran 474, politik uang 25, dan sudah inkracht 22,” papar Karyono. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *