Bawaslu Minta Wakil Dubes Indonesia untuk Malaysia Dipecat Sebagai PPLN

Rabu, 17 April 2019 - 09:08 WIB
Surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan metode pos. Menyusul adanya surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Namun sebelum rekomendasi itu dijalankan, KPU terlebih dahulu melakukan lima hal.

Pertama, ‎KPU akan melakukan konfirmasi atas barang bukti yang dimiliki Panwaslu Kuala Lumpur. Termasuk konfirmasi atas ditemukannya surat suara yang sah.

Kedua, KPU akan melakukan identifikasi jumlah pemilih dengan metode pos untuk memperhitungkan jumlah dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan surat suara.

Baca Juga: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, PDRM Periksa Davin Kirana?

“Ketiga‎ memerintahkan PPLN Kuala Lumpur hanya menghitung hasil pemungutan suara metode KSK (Kotak Suara Keliling) dan metode mencoblos di TPS, dalam penghitungan suara sebagaimana telah dijadwalkan,” ujar Wahyu, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4) dini hari.

Proses selanjutnya adalah pemberhentian sementara anggota PPLN Kuala Lumpur atas nama Djadjuk Natsir, yang juga sebagai staf di KBRI. KPU akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Itu berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terkait profesionalitas dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Pun terhadap Anggota PPLN yang juga Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia, Krishna KU Hannan. KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan melaporkan yang bersangkutan ke DKPP. “Karena kedudukannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” pungkasnya.

Baca Juga: Begini Kronologi Penggerebekan 50 Ribu Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Sebelumnya,‎ Anggota Bawaslu, Rahmad Bagja mengatakan pihaknya merekomendasikan pemungutan suara ulang lewat metode pos di Kuala Lumpur, Malaysia. Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih masyarakat, serta menjaga integritas pemilu di Kuala Lumpur.

“Pemungutan suara terbatas pada metode pos dengan jumlah pemilih terdaftarnya 319.193 pemilih , karena ditemukan data pemilu jumlah Surat Suara yang melalui pos tercatat seperti itu oleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri),” ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).

Bagja melanjutkan, Bawaslu juga merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengganti PPLN sebanyak dua orang, atas nama Krisna K.U Hannan yang juga sebagai Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia dan Djajuk Nashir yang diketahui sebagai staf di KBRI.

“Bawaslu merekomendasikan keduanya untuk diberhentikan dari PPLN, untuk menjaga profesionalitas dalam penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur agar berjalan dengan baik,” katanya.

Adapun kasus ini bermula ‎munculnya video viral di jejaring WhatsApp yang merekam penggerebekan sekelompok orang ke lokasi yang diduga tempat penyeludupan surat suara di kawasan Bangi, Selangor, Malaysia. Dalam video itu, orang yang melakukan penggerebekan tampak kesal dengan temuan suara di lokasi.

Surat suara di lokasi penggerebekan telah tercoblos untuk pasangan capres dan cawapres Jokowi- Ma’ruf Amin, dan surat suara pileg untuk dua caleg Partai Nasdem dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri dengan caleg nomor urut 3 atas nama Achmad, dan Davin Kirana nomor urut 2. (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.