Stop Membohongi Masyarakat, Relawan Jokowi: Pemilu 2019 Berjalan Transparan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Relawan Joko Widodo (Jokowi) ungkap proses Pemilu 2019, semua berjalan dengan transparan. Untuk itu, relawan Jokowi minta upaya penggiring bahwa Porses Pemilu berjalan dengan tidak baik dan penuh kecurangan dihentikan. Karena uapaya itu adalah pembohongan kepada masyarakat.

Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Sihol Manulang mengungkapkan bahwa, setelah suara selesai dihitung di TPS, dituangkan dalam formulir C1 dan C1 Plano. Pada proses tersebut, masyarakat bisa melihat, mencatat dan mendokumentasikan proses tersebut. Jadi, saat proses berjalan dan terjadi kesalahan atau manipulasi dapat ketahuan dan itu ada sanksi hukumannya.

“Jadi, hentikan segala cara dan upaya yang membohongi, bahkan menipu rakyat. Semua data transparan dan bisa kita adu validitasnya,” ungkap Sihol Manulang kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (19/4).

Sementara itu, Ketua Umum Pos Raya, Ferdy Semaun mengungkapkan Pileg dan Pilpres serentak merupakan sejarah bagi demokrasi di Indonesia. Pertama kali diterapkan secara bersamaan Pemilu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan damai. “Jangan nodai torehan tinta emas demokrasi ini. Prabowo jangan mengulang-ulang drama yang makin menjatuhkan wibawanya,” tutur Ferdy Semaun

Saat ini, masyarakat bisa mengetahui kemungkinan hasil akhir Pileg dan Pilpres melalui quick count berbagai lembaga survei maupun real count KPU. Sementara, penghitungan dan rekapitulasi manual KPU yang sedang berjalan yang ajan menjadi dasar penetapan resmi baru akan ditetapkan 22 Mei 2019. “Namun, kubu Prabowo-Sandi kehilangan kesabaran sampai harus deklarasi kemenangan namun sesungguhnya pepesan kosong,” ujar Kelik Wirawan dari Galang Kemajuan (GK) Jokowi.

Namun, jika kubu Prabowo-Sandi tetap bersikukuh menang, dan memang punya data valid, Ketua Umum Masyarakat Peduli Pangan (MAPPAN) Indonesia, Wignyo Prasetyo mengajak untuk membuktikan melalui jakur hukum. Menurutnya, sudah ada lembaga hukum yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa Pemiku 2019 yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

“Namun, apabila konstitusi sudah tak lagi dihormati, dipatuhi, dan dijalankan, untuk apa kita bernegara? Mereka yang menolak membawa bukti suara ke MK, patut disebut pembangkang konstitusi. Untuk itu sudahi upaya untuk membohongi masyarakat,” tutup Wignyo. (yog).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...