Ekspektasi dan Realitas Politik

Sabtu, 20 April 2019 - 07:14 WIB

Oleh: Mustajab Al-Musthafa (Analis Politik LP3S)

SETIAP orang tentu cenderung idealis, ingin sesuatu yang sempurna. Tapi itu dalam alam pikiran yang masih membutuhkan usaha untuk merealisasikannya. Dalam banyak hal, realitas yang dicapai tidak sesuai yang ada dalam benak/pikiran. Begitu pun dalam dunia politik.

Ekspektasi boleh saja tinggi melangit, tapi janga lupa bahwa ada banyak faktor yang bisa membuat realitas politik tak sejalan dengan itu. Dalam konteks pemilu misalnya, seorang peserta pemilu bisa saja yakin menang dengan berdalil terhadap respons pemilih terhadap kampanyenya, tapi respons itu belumlah keputusan politik. Orang yang hadir memiliki banyak motif. Di sini bisa terjadi kekeliruan jika itu dijadikan ukuran untuk sebuah kemenangan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalihkan pilihan, dimana pilihannya memang ada. Oleh pihak yang jelas dan tegas telah menyatakan dukungannya pun masih bisa berubah. Karena sebelum kertas suara tercoblos, peluang perubahan itu masih ada. Ingat, bahwa politik objek dan subjeknya adalah manusia, yang punya kemerdekaan memilih apalagi dengan sistem pemilihannya berlangsung tertutup (rahasia).

Politik itu dinamis sebagaimana dinamisnya sikap manusia dalam merespons sesuatu dalam kehidupan ini. Jika ada dua orang maka sangat mungkin ada dua sikap politik yang berbeda. Demikian pula selebihnya. Maka sekali lagi, keliru jika sebuah kemenangan dalam suatu kontestasi politik diukur dari respon calon pemilih saat kampanye.

Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang politik dewasa ini sesungguhnya membantu dan mempermudah bagi para politisi untuk mengetahui realitas politik yang ada. Pelbagai lembaga riset politik, termasuk yang konsen meneliti terkait elektabilitas seseorang dan partai politik seharusnya menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan terjung dalam perebutan kursi kekuasaan. Memasukinya tanpa pengetahuan politik yang memadai hanyalah upaya bunuh diri.

Konsultan politik juga bertebaran. Namun, bagi pengguna jasa konsultan politik, mesti berhati-hati memilih karena tak semua memiliki kapabilitas/profesionalitas. Banyak yang menjadi korban politik akibat salah memilih konsultan politik.

Ada banyak pihak yang keliru melihat kontekstasi politik hanya dari segi finansial. Mereka mengira, ada duit ada suara. Maka money politics pun marak. Sekalipun kontekstasi politik tidak bisa dilepaskan dari adanya kebutuhan uang didalamnya, namun itu hanya penunjang dan bukan hal utama. Ada juga yang melihat bahwa ketokohan menjadi penentu, sehingga dengan posisi itu banyak orang yang merasa seorang tokoh publik (publik figur) akan memenangkan pertarungan. Lagi-lagi itu keliru, walaupun unsur ketokohan memamg memberi pengaruh.

Tak bisa dipungkiri bahwa ada yang memilih karena telah diiberi sesuatu yang bersifat materi (money politik), diberi harapan (janji politik), balas jasa, tekanan politik (ancaman), ikut-ikutan, dan lainnya yang bersifat emosional/perasaan.

Tapi jangan lupa ada pemilih yang selektif dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bersifat rasional. Kalangan ini tidak mudah terpengaruh janji-janji politik dan materi-materi kampanye. Ini sulit diprediksi sikap politiknya karena memiliki preferensi tersendiri dalam menentukan pilihannya.

Ada aspek psikologis yang sering menghinggapi para kontestan, sehingga memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Hal itu bisa dipengaruhi oleh klaim ketokohan, besarnya modal (uang), dan juga informasi dari orang sekitarnya (tim sukses), yang umumnya punya pola pelaporan ABS (asal bapak senang). Termasuk membuat hitungan yang tak memenuhi standar yang lazim digunakan dalam dunia akademik.

Tak bisa diabaikan pula bahwa para ”pekerja” di sektor ini, yang ramai pada saat pemilu/pilkada, datang dengan label “relawan”. Yang pada hakekatnya adalah pencari kerja yang bekerja sesuai bayaran. Dan tak sedikit yang tak punya kapabilitas yang cukup dan dedikasi yang tinggi atas tugasnya. Disinilah biasanya “survei” internal itu bermasalah.

Jarak antara ekspketasi dan realitas politik inilah sebenarnya yang mesti ditutupi dengan pengetahuan politik. Bukan sekadar untuk mendekatkan ekspektasi dengan ralitas, tapi juga untuk memberi penguatan psikologis untuk menerima realitas politik yang tak sesuai ekspektasi. Dan itu hanya bisa ditutupi oleh kemelekan politik yang memadai.

Olehnya itu, seseorang perlu memiliki bekal pengetahuan politik sebelum turut larut dalam kontekstasi perebutan kursi-kursi kekuasaan. Baik sebagai peserta, pendukung, maupun penggembira. Tanpa itu, peluang kekecewaan yang berujung pada tindakan destruktif atau depresi akan terbuka lebar. Pun jika menang atau terpilih, potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompok seperti korupsi dan kolusi (suap menyuap) akan terbuka lebar. Dan hal itu merugikan pelaku, juga publik. (mm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.