Banyak Penyelenggara Meninggal, Saatnya Pemilu Gunakan Teknologi Maju

Minggu, 21 April 2019 - 17:58 WIB

FAJAR.CO.ID–Pemilihan umum (pemilu) 2019 menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebab dalam satu hari, masyarakat berpartisipasi memilih calon presiden, wakil presiden hingga legislator pusat, daerah, serta senator yang akan menduduki parlemen.

Meski relatif lancar, namun hajatan demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia itu tetap harus dievaluasi. Mengingat dalam prosesnya, ada beberapa yang dinilai kurang efektif. Dari persoalan petugas KPPS hingga aparat keamanan yang menjaga TPS.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya berniat mengumpulkan hasil evaluasi terkait Pemilu 2019, pekan depan.

“Kita harus membuat pemilu ini lebih sederhana sehingga kerja petugas tidak berlebihan,” ujar Hadar di Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Minggu (21/4).

Menurut Hadar, untuk pemilu berikutnya semua stakeholder harus berpikir saatnya menggunakan teknologi lebih maju, mulai dari pendataan pemilih hingga rekapitulasi dari TPS.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu membayangkan, nantinya ketika masyarakat masuk ke TPS, sudah ada alat mengecek data pemilih menggunakan sidik jari. Sehingga, tidak ada pemilih ganda di TPS lain karena yang bersangkutan sudah terekam sebagai pemilih.

Kemudian, ada alat untuk merekapitulasi suara. Sehingga petugas KPPS tidak perlu lagi membuat salinan dan menandatangani satu per satu dokumen hasil penghitungan. Sehingga semua orang bisa melihat, bahkan ikut protes, jika dianggap berbeda.

“Jadi buat saja satu hasil kemudian discan, datanya dimasukkan langsung petugas KPPS, hasilnya menjadi hasil kita. Saksinya ikut tanda tangan melalui scanner. Tidak harus tunggu 35 harian,” tutur Hadar.

Rekapitulasi suara secara elektronik juga diusulkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem), Titi Anggraini. Hal ini menurutnya kebutuhan yang mendesak. “Sehingga tidak terlalu banyak beban untuk menulis dan membuat begitu banyak dokumen ketika di TPS,” sebut dia.

Baca Juga: Sudah 14 Anggota Panwaslu Meninggal

Titi menerangkan, dari hasil penelusuran di lapangan, ternyata kelelahan tidak hanya dipicu oleh beban penyelenggaraan pemungutan suara yang sudah berat, juga kontribusi problematika logistik yang harus dihadapi.

“Jadi misalnya beberapa logistik datang terlambat lalu kemudian kurang, itu kan menambah energi dan beban untuk para petugas KPPS. Jadi ini yang harus dievaluasi dan dikoreksi ke depan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, usai penyelenggaraan Pemilu, banyak petugas KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia. Di Pulau Jawa saja, ada sekitar 30 ketua hingga anggota KPPS yang meninggal dunia. (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.