Ingat, Penyelenggara Harus Tempel Hasil C1 Plano di Ruang Publik

Minggu, 21 April 2019 - 16:50 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Hasil penghitungan suara atau C1 Plano dari TPS harus ditempel di ruang publik. Tujuannya agar semua pihak bisa mengakses hasil rekapitulasi suara. 

Itu diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Setidaknya jika ini dilakukan terjadinya kecurangan sangat bisa diminimalisir. 

Calon Anggota Legislatif (Caleg) Hanura daerah pemilihan III untuk DPRD Sulsel, Andi Abdul Hakim misalkan, ia mengklaim sudah mengunci satu kursi. 

Sayangnya dia masih khawatir terhadap penyelenggara untuk keamanan suaranya. 

Dari pantauannya, di Gowa hingga tiga hari pasca pencoblosan, PPS belum juga menempel catatan hasil penghitungan suara atau C1 Plano dari TPS. 

“Saya minta penyelenggara menaati regulasi. Berdasarkan UU pasal 391, hasil rekapitulasi wajib ditempel di kantor kelurahan/desa (PPS) selama 7 kali 24 jam. Karena c1 Plano untuk diketahui semua rakyat atau publik. Itu juga diatur dalam PKPU 3/2019 pasal 61,” katanya.

Desakan itu dia lontarkan lantaran hanya di Gowa yang seperti itu. Sementara di Takalar, penyelenggara sudah taat menempel C1 Plano di kantor kelurahan/desa. “Di Takalar sudah tertib, tetapi di Gowa ini dari pantauan kami belum ada yang tertempel di kantor kelurahan/desa,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, kalau pihak penyelenggara tidak menempel patut dipertanyakan dan patut digugat karena itu hak rakyat untuk diketahui. “Olehnya itu saya mohon kepada KPU dan panwas segera menjalankan amanah PKPU ini,” katanya.

Demikian juga di Kota Makassar tidak ada ditemukan C1 plano yang tertempel di area publik. Baik di sekitar TPS maupun di kantor kelurahan. 

Padahal, form C1 yang harusnya ditempat di papan informasi selama 7×24 jam berdasarkan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 391 berbunyi; PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Keterbukaan ini juga di jabarkan di pasal 61 PKPU 3/2019 tentang tungsura. Hanya saja, tak dijalankan dan terkesan ditutup-tutupi. 

Ketua KPU Makassar, Faridl Wajdi, mengatakan soal penyalinan hasil rekapitulasi suara yang harus ditempel di tempat umum agar dapat diakses oleh masyarakat selama 7×24 jam, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi dengan mengirim surat di setiap kecamatan. 

Hasilnya tuturnya, di Kecamatan Tallo, salinan sudah tertempel. “Jadi kami sudah sampaikan surat kepada PPK agar hasil rekapitulasi di umumkan di tempat umum yang bisa di akses masyarakat. Itu memang wajib sudah diatur dalam undang-undang,” jelasnya. (rul/taq)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.