Ruwet

0 Komentar

Oleh: Aidir Amin Daud

Saya selalu teringat dengan iklan satu halaman koran The Sun, edisi Kamis 5 Mei 2005. Edisi ini terbit bersamaan dengan Pemilihan umum Inggris Raya 2005. Iklan itu dipasang oleh Partai Buruh dan menampilkan calon perdana menteri/Ketua Partai Konservatif, Michael Howard yang sedang duduk dengan ‘wajah-lesu’ di sebuah bangku.

Tulisannya, mengimbau semua pendukung Partai Buruh untuk datang memilih. “Jika Anda tidak datang ke TPS,” begitu kurang lebih bunyi iklan itu, “orang ini akan jadi Perdana Menteri Inggeris!” Jadi iklan kampanye ternyata tetap ada pada hari pencoblosan.

Beberapa hari sebelum pemilu Inggris —Partai Buruh yang sedang berkuasa memasang sebuah billboard besar di salah satu sisi kota London. Billboard memajang foto Howard dan pemimpin Partai Konservatif/PM Inggris sebelumnya: Duncan Smith, William Haque, John Major, dan Margaret Thatcher. Tulisan besar terpajang di billboard itu; “Britain’s working, don’t let the Tories wreck it again”. Tories julukan untuk Konservatif.

***
Bersama Hadar Gumay — yang kala itu sebagai Aktivis utama pemantau pemilu Indonesia —saya diundang untuk menyaksikan pelaksanaan pemilu Inggris di London dan sekitarnya. Saat itu saya menjabat Ketua KPU Sulsel. Soal iklan dan kampanye dalam pemilu Inggris, poin yang saya ingin sampaikan adalah: apakah memang perlu kita mengatur waktu dan batasan iklan kampanye? Harusnya energi kita tak perlu terkuras untuk urusan ini.

Hal lain yang membuat saya kaget adalah proses pemilu Inggris ternyata selesai dalam waktu 22 jam. Saya dan Hadar bersama 30-an undangan Kemlu Inggris lainnya dari seluruh dunia malam harinya (5/5/2005) diajak ke stadion Wembley London. Lokasi yang biasanya menjadi lokasi pertandingan bulutangkis dunia itu, telah disulap menjadi tempat penghitungan suara dari seluruh TPS di distrik sekitar Wembley.

Suara yang dihitung sampai larut malam itu, ternyata untuk memilih seorang dari 646 Member of Parliement (MP) Inggris. Saya melihat penghitungan pertama dilakukan untuk surat suara yang ada di setiap kotak. Dari ratusan meja menjadi sentra perhitungan suara. Pemantau bisa mondar-mandir memantau hitungan di setiap meja.

Dan terus diselesaikan hingga tingkat distrik — mungkin setingkat provinsi. Sampai diumumkannya anggota MP terpilih sebelum dinihari. Hebatnya lagi, hanya menggunakan satu lembar dan satu jenis formulir berita acara untuk satu calon MP. Saya membandingkan saat itu Indonesia — dan sampai sekarang — menggunakan belasan jenis dan ratusan ribu lembar formulir berbagai berita acara. Istilah tepatnya: ruwet.

Di Indonesia perhitungan di setiap TPS mungkin sudah benar. Mungkin untuk tingkat kecamatan, kotamadya/kabupaten bisa dilakukan esok harinya — di satu stadion besar — dan semua KPPS/Saksi membawa C1 masing-masing. Saya yakin ini bisa selesai dalam sehari. Dan esok harinya berita acara tingkat kabupaten sudah bisa dibawa ke Ibukota propinsi. Juga bisa selesai dalam sehari. Dan dua hari kemudian KPU bisa menyelesaikan di tingkat nasional. Kemarin saya membaca Prof Mahfud MD mengkritik kelambanan kerja KPU dalam menginput data suara. “Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?”

**
Saya meyakini terlalu banyak hal yang bisa diperbaiki. Saat pulang dari Inggris — saya membuat paper terkait usulan perbaikan — termasuk menyelesaikan ‘keruwetan’ yang banyak terjadi. Namun pada akhirnya, ‘keruwetan’ belum berlalu.**

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...