Tak Cukup Minta Maaf, KPU Bisa Diseret Secara Hukum

Senin, 22 April 2019 12:14
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Banyak pihak menilai Pemilu 2019 gagal total akibat banyaknya tindakan kecurangan yang dilalukan. Parahnya lagi, Pemilu serentak ini juga dinilai jauh dari prinsip jujur dan adil (Jurdil).Atas dasar itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut bertanggung jawab alias bisa diseret secara hukum. Demikian disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan kepada wartawan, Senin (22/4).Ismail mengatakan, Pemilu 2019 masih terdapat banyak masalah, kesalahan dan kecurangan. “Menurut saya masih jauh dari kata jurdil Pemilu kali ini,” ujar Ismail.Jika terjadi kesalahan, lanjutnya, maka KPU tidak cukup meminta maaf ke muka publik. Sebab, tanggung jawab moral dan hukum yang melekat di setiap mereka begitu besar.“Sekecil apapun, sengaja atau tidak disengaja harus diselesaikan secara hukum. Karena ini menyangkut marwah demokrasi kita,” pungkas Ismail.Untuk diketahui, berkali-kali, KPU mengklarifikasi bahwa pihaknya tetap netral dan tak ada ada niat untuk curang.“Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan, tidak ada niat untuk curang,” tegas Ketua KPU Arief Budiman.Arief menyebut, kalaupun memang ada ada kesalahan input data suara, ia menduga hal itu disebabkan karena human error. “Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error,” jelas Arief.Atas kejadian tersebut, lanjut Arief, pihaknya akan secepatnya melakukan koreksi. Melihat ada banyak kekurangan terjadi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan sejumlah pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah lokasi.

Komentar


VIDEO TERKINI