Banyak Kecurangan, Pemilu 2019 Harus Dievaluasi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baik Pileg maupun Pilpres dinilai perlu dievaluasi, lantaran terdapat berbagai pelanggaran saat hari pencoblosan dan usai pencoblosan.

Tak sedikit pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. “Pelaksanaan Pemilu kali ini memang perlu banyak evaluasi, saya menemukan banyak catatan penting,” kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi lewat keterangan resmi, Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Alhabsyi, tak hanya pelanggaran saat pencoblosan tetapi kekurangan surat suara juga menjadi masalah serius di Pemilu 2019 ini, seperti yang terjadi di Palembang, Pasuruan dan Jember. Kemudian kosongnya surat suara Pilpres di 84 TPS di Purwakarta.

“Ini hanya sebagian contoh mengenai buruknya manajemen pengelolaan logistik pemilu. Belum lagi banyaknya kotak suara yang tidak dilengkapi dengan gembok, juga harus menjadi bahan evaluasi,” ucap Alhabsyi.

Dikatakan politisi yang akrab disapa Habib itu, persoalan dugaan kecurangan surat suara pilpres yang sudah tercoblos atau adanya rekomendasi hitung ulang di seluruh TPS yang ada di Surabaya oleh Bawaslu. Padahal di Surabaya ada 8.146 TPS, yang artinya ini bukan persoalan sepele.

“Saya rasa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang bersamaan juga perlu dievaluasi. Pertama, hal ini menurunkan kualitas demokrasi kita. Karena Pemilu terlalu rumit, sehingga masyarakat kesulitan saat harus menyalurkan suara. Sistemnya harus disederhanakan sehingga masyarakat akan dapat menyalurkan aspirasi dengan mudah,” katanya.

Kedua, lanjut Habib, pelaksanaan Pemilu Serentak juga menjadi tugas berat untuk penyelenggara pemilu dan unsur pendukungnya. Dikarenakan tugasnya yang sangat berat dan menguras energi, setidaknya ada 90 orang KPPS yang meninggal dunia.

“Selain itu,  sebanyak 374 petugas KPPS sakit setelah menjalankan tugas di TPS. Selain itu ada 15 aparat kepolisian yang meninggal saat Pemilu. Belum lagi para saksi yang juga meninggal dunia atau mengalami sakit setelah mengawal proses pemilu,” ungkapnya.

Habib menilai, hal itu menunjukkan betapa beratnya beban penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Oleh karenanya, perlu dibuat lebih sederhana lagi, supaya tidak menelan banyak korban yang kelelahan.

“Saya menyampaikan duka yang mendalam kepada petugas KPPS, aparat kepolisian dan saksi yang meninggal lantaran mengawal proses demokrasi. Saya sangat mengapresiasi kinerja dan ketekunan mereka untuk mensukseskan pemilu kali ini,” ujarnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar