Sayangkan Partainya Dituding Curang, PDIP Kritik Bawaslu

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–DPP PDIP menyayangkan sikap Bawaslu Surabaya, yang dinilai terburu-buru mengeluarkan rekomendasi hitung ulang. Seharusnya dilakukan kajian mendalam sebelum keputusan diambil. Namun, partai banteng menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada KPU.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, DPP terus memantau kasus yang terjadi di Surabaya. Dia menyayangkan pihak-pihak yang menuding partainya berbuat curang. Menurut dia, yang terjadi bukan kecurangan, tapi kesalahan aritmetik dalam penghitungan. Sebab, penghitungan dilakukan sampai dini hari sehingga kesalahan terjadi. ”Jadi, bisa jadi ini kekeliruan manusia,” ungkapnya.

Baca Juga: Penggelembungan Suara, PKB Tuding PDIP Biang Keladi

Sebenarnya, kata dia, partainya juga menemukan kesalahan yang dilakukan partai lain. Namun, pihaknya tidak langsung menuduh partai tersebut berbuat curang. PDIP tidak heboh karena kesalahan itu bisa diselesaikan pada tahap rekapitulasi di atasnya.

Hasto menyatakan, untuk membuktikan kebenaran dalam penghitungan, peserta pemilu bisa melihat dokumen C1. Setiap partai mempunyai dokumen tersebut. Jadi, mereka tinggal mencocokkannya. ”Jika ada yang memalsukan C1, itu tindakan pidana,” tegas politikus kelahiran Jogjakarta tersebut.

Sebelumnya, DPC PDIP Surabaya memprotes keras rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu. Mereka menganggap rekomendasi itu sangat potensial memperkeruh suasana. Bahkan, berpotensi menghambat tahapan Pemilu 2019.

Ketua DPC PDIP, Whisnu Sakti Buana menegaskan, rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS se-Surabaya. Padahal, para anggota KPPS telah bekerja dengan kelelahan luar biasa. Mulai pagi saat hari H coblosan 17 April bahkan hingga subuh.

Dia juga mengatakan, Bawaslu sebenarnya memiliki pengawas di seluruh TPS. Para pengawas tersebut dibayar negara. “Sehingga pengawasan atas TPS semestinya otomatis dilakukan para aparatur Bawaslu, terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran,” ucap Whisnu.

Menurut Whisnu, kekeliruan-kekeliruan penghitungan suara di level TPS sudah otomatis dilakukan pembetulan di forum PPK yang melibatkan PPS, Bawaslu, dan saksi-saksi parpol. “Kesalahan itu bisa dipahami sebagai akibat kelelahan luar biasa KPPS. Semua mengakui kelelahan hebat itu sehingga wajar jika tidak terjadi salah penjumlahan,” ucapnya.

Selain itu, Whisnu menyebutkan fakta bahwa kekeliruan di level TPS tidak hanya menyangkut suara parpol, juga ditemukan di rekap suara caleg DPD yang nonparpol. Namun, kesalahan itu langsung dikoreksi di forum PPK.

“Fakta pula, mayoritas penghitungan suara di TPS dan pencatatan di dokumen C1 KPU, Bawaslu, dan saksi-saksi parpol diamini benar di forum PPK. Karena data-data yang dipresentasikan satu sama lain terjadi kesesuaian alias cocok,” paparnya. “Bagaimana mungkin Bawaslu meminta rekap TPS-TPS yang benar ini agar diulang kembali?” lanjutnya.

Dia menegaskan, PDIP berkepentingan agar seluruh tahapan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Hal-hal yang sudah benar jangan diubah. Termasuk banyak rekap suara yang benar di TPS-TPS yang suara PDIP kalah.

“Jangan diutak-atik. Biarkan hasilnya murni,” ucap Whisnu. Sebab, jika terus dipersoalkan, akan mengganggu secara serius penyelesaian tahapan Pemilu 2019 di Surabaya.

Baca Juga: KPU Bantah Rekomendasi Coblos Ulang untuk Semua TPS

PDIP juga curiga jika sikap Bawaslu dan surat nomor 436 tertanggal 21 April itu punya indikasi kuat sekadar memenuhi pesanan caleg-caleg yang terancam tidak lolos. “Tapi, PDIP yakin dengan keimanan politik kami, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehebat apa pun penataan, jika rakyat tidak memercayai caleg-caleg itu, terus mau apa? Apakah mau mengutak-atik perolehan suara murni rakyat,” katanya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...