Sempat Digugat di Pengadilan, Dua Kades Akhirnya Dilantik

Selasa, 23 April 2019 - 08:24 WIB

FAJAR.CO.ID, MAROS — Dua kepala desa (Kades) di Kabupaten Maros dilantik setelah sempat ditunda akibat bermasalah.

Keduanya yakni Kepala Desa Damai Kecamatan Tanralili, Basri dan Kepala Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa, Saharuddin.

Bupati Maros,HM Hatta Rahman mengatakan kedua kepala desa ini seharusnya dilantik bulan Maret lalu, namun karena ada persoalan yang harus diselesaikan sehingga baru hari ini bisa dilantik.

“Jadi ada 43 kades yang sudah dilantik berdasarkan hasil Pilkades 2018. Dua orang yang dilantik ini seharusnya dilantik bulan Maret lalu, namun karena ada persoalan sengketa Pilkades yang harus diselesaikan sehingga baru hari ini bisa dilantik,” jelasnya.

Hatta mengatakan sebagai pemerintah Kabupaten pihaknya harus mengakomodir permasalahan-permasalahan di lapangan.

“Jadi kita menghormati semua masukan-masukan dari masyarakat, seperti gugatan yang dimasukkan ke pengadilan. Kita tunggu prosesnya selesai. Sehingga baru kita melakukan pelantikan setelah semua proses gugatan di pengadilan selesai,” ungkapnya.

Dia berharap setelah pelantikan ini tidak adalagi permasalahan yang muncul. “Mudah-mudahan setelah pelantikan ini, tidak ada lagi masalah yang muncul di lapangan,” katanya.

Dia juga mengimbau agar Kades yang dilantik ini bisa merangkul masyarakat yang menjadi lawan dan tidak setuju dalam Pilkades.

“Jadi pak desa harus merangkul semua masyarakatnya. Jangan hanya pendukung nya saja, karena setelah dilantik mereka semua sudah menjadi warga pak desa. Sehingga semua yang ada disitu harus disejahterahkan, baik dia mendukung atau tidak mendukung saat Pilkades,” jelasnya.

Hatta juga berpesan untuk tidak menjadikan lawan Pilkades sebagai musuh. Namun jadikan sebagai kompetitor saat perhelatan Pilkades. “Setelah Pilkades selesai hubungan silaturahim harus terjalin kembali,” ungkapnya.

Tak hanya itu Hatta juga berpesan agar Kepala Desa terpilih dan dilantik ini bisa menjadi pemimpin yang amanah.

“Jangan jadi Kades karena anggaran dana desa¬† atau anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) besar. Sebab tanggung jawabnya berat. Makanya kita harus memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan memiliki manajemen pemimpin, mengelola anggaran di desa agar lebih transparan,” jelasnya.

Apalagi saat ini kata dia penggunaan dana desa juga di audit oleh BPK sehingga harus berhati-hati dalam mengelola anggaran dana desa maupun ADD.

“Kita harus berhati-hati mengelola anggaran. Jangan menganggap dana desa atau ADD itu sebagai dana pribadinya. Karena itu bisa mengarah ke tindakan korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pajukukang Saharuddin mengaku bersyukur karena setelah melalui proses yang panjang ia sudah bisa dilantik.

“Alhamdulillah mungkin ini buah dari kesabaran, akhirnya saya bisa dilantik,” katanya.

Senada juga disampaikan Kades Damai, Basri. Dia mengaku setelah beberapa bulan menunggu akhirnya permasalahan di Pengadilan bisa tuntas dan ia bisa dilantik.

“Saya merasa lega, karena setelah sempat digugat oleh lawan dan tidak terbukti sehingga bisa dilantik. Permasalahan di pengadilan juga sudah selesai,” akunya.

Dia mengaku meski sang lawan sempat melaporkannya ke pengadilan, ia akan berusaha merangkul kembali.

“Saya sebagai kepala desa Damai tentu harus merangkul semua warga saya. Apalagi sebelum-sebelumnya saya juga tidak ada masalah dengan lawan saya dalam pilkades beberapa waktu lalu. Dia kan keluarga saya hubungan kami sebelumnya baik-baik saja, jadi tentu saya akan memperbaiki kembali hubungan ini,” pungkasnya. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.