Candu Kekuasaan

  • Bagikan
Oleh: Hasrullah ADA fenomena kurang sedap muncul pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, kota dan kabupaten dengan ditemukannya surat suara sudah tercoblos sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Ini menandakan ada indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan kejadian tersebut sudah menunjukkan bahwa menjadikan Pemilu bisa menghasilkan pemimpin nasional dan anggota legislatif yang jujur dan kredibel tergadaikan. Hanya memburu kekuasaan yang jauh dari nilai demokrasi yang bermartabat. Belum lagi, praktik politik uang yang masif dan dianggap sebagai "ladang rejeki" sehingga aroma "uang belas kasih" tidak ada yang bisa menghentikan. Bahkan pakar hukum dan Guru Besar, Ma'ruf Hafidz dalam diskusi Forum Dosen menyatakan bahwa, politik uang dikategorikan kejahatan luar biasa atau ekstra ordinary crime. Narasi itu menunjukkan mesin politik uang yang terjadi ini, seakan- akan penegak hukum pengawas Pemilu sudah tidak punya nyali budaya politik uang. Apa jadinya demokrasi yang sudah tidak punya moral dan etika untuk menghentikannya. Apalagi, pada kampanye pilpres maupun legislatif indikasi pelibatan ASN, kepala desa beserta aparat, pihak juri Pemilu tidak berdaya menghadapi. Sementara itu, incumbent sepantasnya mengambil cuti agar dirinya dapat bermain politik secara fair menghadapi kontestasi, sehingga dapat mengukur diri bahwa kharisma dan leadership dicintai secara hakiki, walaupun dirinya tidak memegang tampuk kekuasaan. Dampak lain yang ditimbulkan, ketika instrumen negara dimobilisasi secara masif baik di masa kampanye dan pemungutan suara, maka titik akhirnya adalah mempertahankan status quo. Fenomena post truth dalam pilpres dan pileg sudah menjadi wabah yang menghancurkan demokrasi, diantaranya praktik politik uang, keberpihakan ASN dan penyelenggara.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan