Malaysia Tidak Bisa Lepas dari Utang Tiongkok

0 Komentar

FAJAR.CO.ID – Saat menjabat tahun lalu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengutuk proyek-proyek Tiongkok di Malaysia. Dia menyebut proyek infrastruktur dari rezim Xi Jinping sebagai petaka yang diwariskan oleh rivalnya, Najib Razak. Setelah hampir satu tahun proyek-proyek tersebut di ambang terbengkalai, Tiongkok berhasil merayu Malaysia.

Dalam satu pekan, Pemerintah Malaysia mengeluarkan dua pengumuman penting soal kebijakan infrastruktur nasional. Keduanya terkait dengan proyek yang dijalankan bersama dengan Pemerintah Tiongkok. Memberikan kejutan kepada dunia internasional.

Bagaimana tidak, beberapa bulan lalu Malaysia menjadi salah satu tokoh utama dalam perlawanan proyek Belt and Road Initiative oleh Pemerintah Tiongkok. Sikap Malaysia yang menolak keras kelanjutan proyek investasi Tiongkok itu sering digunakan sebagai bahan propaganda AS.

Tiongkok dianggap berusaha melakukan penjajahan melalui utang. Namun Mahathir mulai luluh oleh rayuan maut Tiongkok bulan ini. Selentingan kesepakatan terkait dengan proyek East Coast Rail Link (ECRL) muncul ke permukaan. Tiongkok telah berhasil memuaskan keinginan politikus 93 tahun itu.

”Kita harus mencari kesepakatan yang masuk akal di mana kebutuhan rakyat Malaysia terpenuhi,” ujar Mahathir seperti dilansir Agence France-Presse.

Pembangunan jaringan sepanjang pesisir timur itu merupakan salah satu megaproyek yang dikerjakan oleh China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sejak 2017. Namun, proyek tersebut ditunda pada Juli 2018 atas instruksi Mahathir. Ketua Pakatan Harapan itu tak mau terjebak cicilan utang proyek yang membebani keuangan negara.

Sejak keputusan tersebut, Pemerintah Tiongkok maupun CCCC terus merundingkan kesepakatan baru dengan Malaysia. Kedua pihak akhirnya menandatangani perjanjian tambahan pada 12 April lalu. Versi pemerintah Malaysia, penyesuaian kontrak itu memuaskan.

”Pilihannya, melanjutkan dengan negosiasi atau membayar denda 21,7 miliar ringgit (Rp 73 triliun, Red) tanpa mendapat apa-apa,” tutur Mahathir.

Penyesuaian itu memang mengurangi beban Malaysia. Ongkos pembangunan per kilometer didiskon dari MYR 98 juta (Rp 333 miliar) menjadi MYR 68 juta (Rp 231 miliar). Rute rel kereta api juga dipangkas 40 kilometer. Total panjang rel yang awalnya 688 kilometer menjadi 648 kilometer.

Alhasil, total nilai proyek turun drastis menjadi MYR 44 miliar (Rp 149 triliun). Selisih MYR 21 miliar jika dibandingkan dengan ongkos awal MYR 65,5 miliar (Rp 222 triliun). CCCC pun setuju untuk ikut menanggung risiko bisnis pengelolaan.

”Proyek itu adalah upaya termahal untuk menyeimbangkan kondisi Barat dan Timur. Sekaligus kesempatan besar bagi penduduk pesisir timur,” ujar Tun Daim Zainuddin, kepala utusan negosiasi Malaysia-Tiongkok, seperti dilansir The Star.

Mereka menekankan, kereta di pesisir timur tidak hanya menjadi hiasan. Sebanyak 70 persen dari armada akan diisi kargo barang. Hal itu sesuai dengan misi Malaysia mengembangkan ekonomi kawasan timur.

Bukan hanya itu, beberapa hari kemudian pemerintah Malaysia juga mengumumkan kelanjutan proyek Bandar Malaysia. Bangkitnya proyek tersebut setelah mati suri dua tahun merupakan keajaiban yang lebih besar.

Proyek yang dirancang sejak 2011 tersebut ditangguhkan sendiri oleh Najib Razak. Saat itu Malaysia dan Tiongkok cekcok soal pembayaran. Nilai proyek tersebut juga tak main-main, MYR 140 miliar (Rp 475 triliun). Hampir empat kali lipat nilai proyek ECRL.

Ditambah lagi, ada jejak skandal 1MDB di proyek tersebut. Namum, Mahathir sepertinya dengan senang hati memulai lagi proyek kompleks hunian dan bisnis terintegrasi itu. Dia juga memberikan pemanis untuk proyek tersebut dengan rencana 10 ribu hunian terjangkau dan taman rakyat di wilayah itu.

”Rakyat harus melihat gambaran besarnya. Itu adalah fondasi untuk membentuk hubungan bilateral jangka panjang dengan Tiongkok,” papar Mahathir.

Pakar hubungan Malaysia-Tiongkok Ngeow Chow Bing menegaskan, hal tersebut sebenarnya sudah bisa ditebak. Menurut dia, Tiongkok sudah pasti agresif untuk mengubah pikiran Malaysia. Tiongkok ingin segera menghapus citra sebagai lintah darat internasional. Malaysia merupakan sasaran empuk. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...