Penyidik Dalami Peran Mantan Komisioner, Dugaan Korupsi Dana Pilwalkot Makassar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –Kasus korupsi dana hibah Pilwalkot Makassar belum berakhir. Pasca penetapan, Sekretaris KPU Makassar, Sabri, sebagai tersangka, penyidik kembali mendalami peran eks komisioner.

Dana hibah Pilwalkot Makassar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar 2017 dan 2018. Jumlahnya, Rp60 miliar. Nominal itu sesuai MoU yang disepakati Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto dan Ketua KPU Makassar (2014-2019), M Syarif Amir.

Syarif Amir sudah pernah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel di Mapolda Sulsel. Ia diperiksa bersama dengan Bendahara, Junita Mading. ASN di Sekretariat KPU Kota Makassar. Pemeriksaannya sekaitan dengan penyediaan surat suara, PT Temprina Media Grafika dengan tagihan Rp152.837.850 juta.

“Kami sementara telusuri keterlibatannya (Syarif Amir). Nanti bakal ketahuan sendiri setelah memeriksa para tersangka,” kata Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati, Rabu, 24 April.

Pemeriksaan Sabri sudah dilakukan penyidik di ruangan Tipikor, mulai pukul 13.05 Wita dan berlangsung hingga pukul 17.17 Wita. Ia tetap senyum memasuki ruang pemeriksaan. Sama seperti kemarin. Ia juga baru ke toilet sekali sejak diperiksa. Berbeda dengan kemarin. Sejak pukul 13.56 Wita hingga pukul 20.39 Wita, ia dua kali ke kamar kecil.

Kemarin, Sabri didampingi enam kuasa hukumnya di Polda Sulsel. Syamsuddin Nur, Muh Burhanuddin, Muhammad Amran Hamdy, Muhammad Armin Alwy, Pieter Tanalepy, dan Dedi Kurniawan Damanik. Mereka akan meminta untuk penangguhan penahanan, namun polda menolaknya. “Tidak ada penangguhan penahanan,” tegasnya.

Sekretaris KPU Makassar, Sabri, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kajati Sulsel saat ditahan, Rabu 24 April kemarin di kejaksaan.

Kuasa Hukum Sabri, Muhammad Amran Hamdy menerangkan, heran dengan penahanan yang dilakukan Polda Sulsel. Baru sekali dipanggil tiba-tiba ditahan. “Orang belum diperiksa tiba-tiba ditahan. Harus ada bukti awal. Ini belum cukup bukti,” klaimnya.

Baca Juga: Kasus Dana Hibah Pilwalkot, Sabri: Hancur! Banyak Pejabat Terlibat, Ndak Enak Kalau Disebut

Makanya, pihaknya mengancam akan melakukan praperadilan karena penahanannya tidak benar. Penahanannya jelas melanggar, alat bukti saja tidak cukup. “Tidak benar ini. Makanya kita akan praperadilan saja,” tegasnya juga.

Sementara Sabri yang sempat ditemui mengaku, penahanannya ini membuat lumpuh tahapan pemilu, karena banyak yang belum dibayar. Harus kembali diurus dari pusat uang sortirnya orang, uang sewa gudang, honor PPK, honor KPPS, belum dicairkan. “Ini sama dengan menghalangi tahapan,” akunya.

Padahal, yang dilakukannya itu merupakan tugas negara. Kalau terkait kasus ini yang tahu persis uang itu bendahara (Habibi). “Saya cuma soal kebijakan. Banyak terlibat ini kalau Habibi bicara,” ancamnya. (*)

Reporter: Agung Pramono
Editor: Amrullah B Gani
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment