Penyidik Dalami Peran Mantan Komisioner, Dugaan Korupsi Dana Pilwalkot Makassar

Kamis, 25 April 2019 11:03

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –Kasus korupsi dana hibah Pilwalkot Makassar belum berakhir. Pasca penetapan, Sekretaris KPU Makassar, Sabri, sebagai tersangka, penyidik kembali mendalami peran eks komisioner.Dana hibah Pilwalkot Makassar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar 2017 dan 2018. Jumlahnya, Rp60 miliar. Nominal itu sesuai MoU yang disepakati Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto dan Ketua KPU Makassar (2014-2019), M Syarif Amir.Syarif Amir sudah pernah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel di Mapolda Sulsel. Ia diperiksa bersama dengan Bendahara, Junita Mading. ASN di Sekretariat KPU Kota Makassar. Pemeriksaannya sekaitan dengan penyediaan surat suara, PT Temprina Media Grafika dengan tagihan Rp152.837.850 juta.

“Kami sementara telusuri keterlibatannya (Syarif Amir). Nanti bakal ketahuan sendiri setelah memeriksa para tersangka,” kata Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati, Rabu, 24 April.

Pemeriksaan Sabri sudah dilakukan penyidik di ruangan Tipikor, mulai pukul 13.05 Wita dan berlangsung hingga pukul 17.17 Wita. Ia tetap senyum memasuki ruang pemeriksaan. Sama seperti kemarin. Ia juga baru ke toilet sekali sejak diperiksa. Berbeda dengan kemarin. Sejak pukul 13.56 Wita hingga pukul 20.39 Wita, ia dua kali ke kamar kecil.Kemarin, Sabri didampingi enam kuasa hukumnya di Polda Sulsel. Syamsuddin Nur, Muh Burhanuddin, Muhammad Amran Hamdy, Muhammad Armin Alwy, Pieter Tanalepy, dan Dedi Kurniawan Damanik. Mereka akan meminta untuk penangguhan penahanan, namun polda menolaknya. “Tidak ada penangguhan penahanan,” tegasnya.

Bagikan berita ini:
3
6
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar