Inspektorat Perkuat Pemutakhiran Data TLHP

Jumat, 26 April 2019 - 17:47 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Inspektorat Sulsel memaksimalkan kinerja. Salah satunya fokusnya saat ini, memperkuat pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

“Kita ingin meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Inspektur Inspektorat Sulsel, Lutfie Natsir kepada fajar.co.id, Jumat (26/4/19).

Sebelumnya, pada Kamis, 25 April, Inspektorat Sulsel bekerja sama dengan Pemkab Bulukumba menggelar rapat koordinasi di Same Resort Hotel, Pantai Bira, Bulukumba. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Pj Sekprov Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo.

Selain itu, hadir pula para wakil bupati/wakil wali kota. Termasuk para inspektur dan tim tindak lanjut se kabupaten/kota di Sulsel.

Lutfie melanjutkan, rapat pemutakhiran tersebut di sesuai amanah Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Setiap tahunnya, bebernya, memang dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kita juga ingin meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab tim tindak lanjut kabupaten/kota yang dikoordinasi wakil bupati atau wakil wali kota, tentang pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan,” terangnya.

Kata Lutfie, rapat tersebut juga menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan silaturahim antara APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, menyambut baik para peserta rapat. Ia berharap, kegiatan tersebut membuahkan hasil. Utamanya untuk peningkatan kualitas pengawasan tidak lanjut pemeriksaan ke depan.

“Momen ini sebagai forum bagi APIP untuk mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujarnya.

Pj Sekprov Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, mengatakan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih adalah kondisi nyata yang harus segera implementasikan. “Kita harus mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diemban masing-masing,” pesannya. (iad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.