People Power?

31 Komentar

Oleh: M. Qasim Mathar

Sebagai bekas aktifis mahasiswa, saya tetap percaya bahwa tidak ada gerakan mahasiswa, seperti turun ke jalan atau demonstrasi (demo), tanpa setahu pemimpinnya. Bahkan, sangat mungkin, demo itu adalah atas perintah pemimpinnya.

Kalau ada demo tanpa setahu pemimpinnya, itu pasti demo yang liar. Demo liar bisa dengan segera diatasi oleh aparat. Adapun demo atas pengetahuan atau, bahkan perintah pemimpinnya, tidak mudah diatasi, karena ia dirancang atau menjadi bagian dari strategi perjuangan mahasiswa.

Akhir-akhir ini sering kita baca dan dengar istilah people power. Istilah tersebut dipahami sebagai demo besar-besaran, yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda, yang bertujuan menjatuhkan pemerintah atau penguasa yang sedang memerintah atau berkuasa.

People power yang pernah terjadi pada zaman kita, antara lain people power di bawah pimpinan Ayatullah Khomaini yang menjatuhkan Kaisar Reza Pahlevi di Iran (1979). Demo besar dipimpin oleh Corazon Aquino, janda pemimpin oposisi Benigno Aquino yang terbunuh, yang menjatuhkan Presiden Ferdinand Marcos di Filipina. Di Indonesia terjadi dua kali people power yang menumbangkan Presiden Soekarno (1965) dan Presiden Soeharto (1998).

Agaknya, syarat utama berhasilnya people power ialah bersatunya sebanyak-banyaknya, kalau tidak seluruhnya, elemen masyarakat dan dengan satu tujuan yang sama (menjatuhkan rezim penguasa) pada semua elemen masyarakat itu. Itulah yang terjadi di Iran, Filipina, dan Indonesia waktu itu. Tanpa persatuan semua elemen itu, baik aksi maupun tujuannya, maka people power tersebut sulit berhasil (gagal).

Mungkinkah people power terjadi sebagai efek dari pelaksanaan pemilu 17 April yang lalu? Jawaban saya, sulit dilakukan! Kesulitannya adalah karena kekuatan politik tentang pemilu, terbelah menjadi dua. Seruan melakukan people power muncul dari elite tertentu saja. Bukan seruan yang menasional. Justru jika dicermati, seruan itu terbatas pada politisi tertentu saja.

Mahasiswa dan kaum intelektual, yang biasanya menjadi elemen inti people power, seperti yang pernah terjadi di Iran, Filipina, dan Indonesia, mereka justru lebih meminta semua pihak untuk menghormati dan mematuhi proses dan mekanisme pemilu yang sedang berjalan. Tidak ada suara lantang dari kampus atau kalangan terpelajar untuk melakukan people power.

People power yang dipaksakan hanya akan membuat warga bangsa saling berhadap-hadapan dan rusuh sesama mereka. People power bukan kehendak rakyat. Melainkan keinginan segelintir pemain politik, yang bernafsu mengambil kekuasaan tanpa berpijak pada konstitusi.

Dengan demikian seruan people power saat ini hanya permainan politik dari politisi yang berkecenderungan tidak patuh kepada UU dan aturan pemilu. People power yang dipaksakan di tengah masyarakat yang umumnya masih mematuhi undang-undang dan aturan pemilu, dan menghormati lembaga kepemiluan, seperti KPU dan Bawaslu, itu bisa dipandang sebagai gerakan pembangkangan terhadap negara. Hanya akan melahirkan penderitaan dan kegagalan! (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...