Arsip

Senin, 29 April 2019 - 07:03 WIB

Oleh: Aidir Amin Daud

HADIR di Makassar — Kamis pekan lalu — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengungkapkan bahwa, sebuah negara atau bangsa bisa dikenal dan dihargai karena sejarah terekam dengan baik. Terekam dalam dokumen-dokumen penting yang dipelihara dan dimiliki negara tersebut.

Indonesia termasuk sudah memiliki lembaga kearsipan sejak 48 tahun yang lalu. Indonesia dapat dikategorikan sebagai bangsa yang memahami bahwa tradisi kearsipan yang baik telah merekam semua peristiwa peradaban yang terjadi di negeri.

Di hadapan para jajaran Arsip dari seluruh Indonesia, Menteri menyatakan, sudah saatnya insan-insan pengelola arsip diberi penghargaan yang sebaik-baiknya. Misalnya terkait eselonisasi dan sudah saatnya tata kelola arsip dijadikan parameter ukuran penilaian bagi kementerian, pemda dan lembaga negara lainnya.
***

Pagi itu, saya melihat para arsiparis bergembira mendengar beberapa harapan yang disampaikan oleh Menpan Syafruddin. Gubernur Sulsel, Prof Dr Nurdin Abdullah juga menyampaikan, bagaimana saat awal menjabat Bupati di Bantaeng ia prihatin dengan pengelolaan arsip yang ada.

Ia menuturkan di masa lalu bagaimana proses kenaikan pangkat dan golongan seseorang yang bergantung kepada arsip data dirinya, yang kadang-kadang ditata dengan baik. Untuk itu ia melakukan penataan sistem kearsipan termasuk men-digitalkannya sehingga tidak mempersulit proses kenaikan pangkat seorang pegawai.

Arsip kadang dianggap suatu proses yang ‘sudah lewat’. Padahal semua dokumen selalu ada perintah untuk diarsipkan. Namun, kita juga mencatat, bahwa begitu banyak aset pemerintah baik pusat maupun daerah, tiba-tiba beralih menjadi milik swasta karena dalam proses di peradilan tidak didukung oleh dokumen yang memadai.

Bisa kita bayangkan, bagaimana sebuah dokumen yang menyangkut ases pemerintah dengan nilai rupiah yang luar biasa -bisa tercecer entah ke mana. Jika arsip yang bernilai mahal itu bisa tercecer entah ke mana, bagaimana lah nasib dokumen yang tidak punya nilai rupiah. Betapa berantakannya tata kelola kearsipan kita.

Saya mengingat ketika menjadi Ketua KPUD Sulsel — saat ingin menjual sisa kertas suara pemilu dan lainnya, maka harus melalui proses yang begitu panjang. Karena ada ketentuan aturan terkait arsip, termasuk jika dimaksudkan untuk memusnahkan atau termasuk membakar arsip. Dalam Pemilu 2019, kita mendengar ada sisa kertas suara yang dibakar karena tak digunakan lagi. Mungkin peraturan terkait sisa atau bekas kertas suara, sudah berbeda di tahun 2014.
***

Kita sama mendengar bagaimana arsip-arsip tentang Indonesia yang dibawa ke Belanda terawat dengan baik di Perpustakaan Leiden Belanda. Saking sudah tuanya, beberapa arsip sudah digitalisasi. Lebih hebatnya lagi digitalisasi naskah arsip tentang Indonesia, saat ini sudah bisa diunduh di internet.

Saya pernah membaca, jika tumpukan arsip-arsip tentang Indonesia dengan tinggi semeteran, maka naskah itu akan tertumpuk sepanjang 12 kilometer. Kamis pagi pekan lalu itu, saya melihat sekitar 20 staf arsip nasional cabang Makassar menyanyikan mars lembaga mereka dengan penuh semangat di hadapan Menteri Syafruddin. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.