Hindari Stres Pasca-Pemilu

Senin, 29 April 2019 - 06:59 WIB
Muhammad Rhesa, S.Psi., M.A. (ist)

Oleh: Muhammad Rhesa, S.Psi., M.A (Dosen Psikologi Politik UNM dan Peneliti Bidang Politik Human Investa)

GELARAN Pemilu serentak telah memasuki pekan kedua pasca terlaksananya pada 17 April lalu. Pemilu tak hanya menjadi penentu siapa pemenang di setiap tingkatan pemilihan, tetapi juga menyisakan konsekuensi psikologis berupa stres bagi politikus bahkan bagi para pendukung jika jagoannya gagal terpilih.

Gejala stres pada musim Pemilu saat ini seolah menjadi gangguan yang setia mengikuti momen Pemilu. Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, data Kementerian Kesehatan menyebut ada ribuan caleg yang mengalami stres akibat gagal memenangkan kontestasi politik. Tak heran jika tahun ini pun Kemenkes telah mengimbau jauh sebelum Pemilu diadakan agar semua aparatur fasilitas kesehatan lebih bersiap menghadapi politikus yang stres pasca kalah dalam Pemilu 2019 ini.

Tampaknya stres pascapemilu bukan hanya terjadi di negara yang terbilang baru dalam menjalankan demokrasi elektoral. Amerika Serikat sebagai barometer utama demokrasi dunia juga tidak bisa terbebas dari fenomena stres massal pascapemilu.

Dikutip dari laporan tahunan organisasi Psikologi terbesar di Amerika Serikat yaitu The American Psychological Association (APA) yang mengeluarkan rilis pada awal tahun 2017, bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tahun 2016 menjadi puncak jumlah stres terbanyak yang dialami warga Amerika Serikat yaitu 57%.

Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi politik Amerika Serikat, warga yang paling banyak mengalami stres adalah mereka para pendukung partai Demokrat (Hillary Clinton) sebanyak 72% sementara yang berasal dari pendukung Partai Republik (Donald Trump) hanya 26% (www.apa.org).

Thomas Plante (2017) seorang professor psikologi klinis dari Universitas Stanford menyebut, fenomena ini sebagai Post Election Stress Disorder (PESD). PESD adalah gangguan stres pascapemilu yang dialami para politikus maupun pendukungnya.

Pada dasarnya PESD ini belum masuk ke salah satu jenis gangguan menurut kitab gangguan jiwa DSM-V karena masih sebatas fenomena, perlu penelitian lebih lanjut. Faktor utama penyebab munculnya stres pasca-pemilu karena kekalahan dalam kontestasi politik, tatanan politik yang diidamkan melalui kemenangan figur yang diidolakan menjadi kandas karena gagal terpilih.

Gejala stres khas pemilu ini terbagi menjadi dua yaitu gejala psikis dan gejala fisik. Gejala psikis berupa perasaan mudah marah, mudah tersinggung, cemas, berkecil hati, membatasi diri dari pergaulan, dan sulit fokus. Sementara gejala fisiknya dapat berupa menunda pekerjaan, mual, sakit kepala, sulit tidur, dan sakit perut.

Kenyataan serupa tengah dihadapi di Indonesia saat ini, para caleg mulai melihat kenyataan bahwa dirinya tidak berhasil mencapai raihan suara untuk keluar sebagai pemenang. Melihat fakta bahwa dirinya menjadi korban pencurian suara, serta mengingat banyaknya materi dan energi yang dikeluarkan selama kampaye, belum lagi jika biaya kampanye berasal dari dana pinjaman. Kesemua fakta itu dapat menjadi beban yang menyebabkan politikus menjadi stres. Sementara pendukung bisa stres karena pesimis bahwa kondisi politik sulit membaik pasca jagoannya gagal terpilih.

Ada beberapa langkah preventif dan kuratif yang bisa dilakukan agar politikus tidak mengalami turbulensi psikis dalam Pemilu. Secara psikis, sejak awal politikus harus memiliki efikasi diri politik yang kuat sebelum memutuskan untuk bertarung. Efikasi diri ini maksudnya keyakinan para politikus bahwa dirinya akan mampu melewati berbagai kondisi politik yang ada ke depan, termasuk jika gagal terpilih, harus mampu mengendalikan diri secara emosional.

Sementara langkah preventif yang bersifat materil, politikus dapat menarget batas maksimal penggunaan biaya kampanye, besarnya dana yang digunakan sebaiknya maksimal sepertiga dari semua jumlah aset yang dimiliki.

Sementara langkah-langkah kuratif psikologis yang diadopsi dari APA adalah, pertama, politikus atau pendukung agar membatasi diri untuk sementara waktu dari konsumsi berita politik, matikan saluran atau notifikasi yang berkaitan dengan politik. Perbanyak waktu untuk “me-time”, relaksasi, yoga, olahraga, dan menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan bersama keluarga atau sahabat.

Kedua, berusaha untuk menghindari perbincangan politik dengan orang terdekat seperti keluarga maupun rekan kerja jika perbincangannya dirasa dapat berujung pada perdebatan tinggi dan konflik. Ketiga, membuat diri merasa dibutuhkan dan memiliki manfaat sosial dengan menjadi relawan pada jenis kegiatan sosial yang diminati.

Keempat, memberikan argumen yang objektif dan berimbang ketika berbincang, relasi inter-personal jauh lebih penting daripada larut dalam perbedaan politik. Kelima, tetap berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun aktor politik.

Partisipasi yang efektif bisa dilakukan dengan mengumpulkan informasi relevan terkait politikus dan sistem pemilihan yang akan berlangsung ke depan. Indonesia sebagai negara demokrasi membutuhkan partisipasi politik sebagai instrument utama dalam menyeleksi figur maupun sistem terbaik yang akan mengatur kehidupan kita semua. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.