Pengakuan Sekjen KONI yang Sering Dipalak Anak Buah Menpora

Senin, 29 April 2019 - 17:17 WIB
Sidang kasus suap dana hibah KONI di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/4). (Ridwan/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Staf Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Eko Triyanto menyatakan, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy yang duduk dikursi terdakwa mengaku sering mengeluh karena sering diminta uang oleh pihak Kemenpora. Ending berterus terang kepada Eko karena sudah berteman lama.

Permintaan itu datang dari staf pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Umumnya permintaan itu datang setiap pencairan dana hibah dari Kemenpora.

“Kan beliau sama saya setiap hari. Sering juga mengeluh. ‘Wah dipotong lagi kok gede banget,’ tapi secara bukti fisik saya tidak mengetahui,” kata Eko kepada jaksa, dalam persidangan lanjutan di PN Tipikor Jakarta, Senin (29/4).

Jaksa kemudian menanyakan, siapa yang meminta uang tersebut. Eko menjawab, yang meminta adalah staf pribadi Menpora Imam Nahrowi, Miftahul Ulum.

“Kalau bapak yang bilang sih, si Ulum yang minta,” ucap Eko.

“Potongan-potongan ini untuk Ulum sendiri atau untuk yang lain?” tanya jaksa.

“Kalau itu enggak tau saya,” jelas Eko.

Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Jhony F Awuy didakwa telah memberi suap kepada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana.

Suap yang diberikan berupa uang Rp 400 juta, 1 unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD, dan 1 unit ponsel Samsung Galaxy Note 9

Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan Proposal Bantuan Dana Hibah kepada Kemenpora RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018.

Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.
Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.

Keduanya didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (jpc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.