Adi Suryadi Culla: Mutasi Pejabat Harus Surat Keputusan Gubernur

Selasa, 30 April 2019 - 08:41 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tugas dan fungsi Wakil Gubernur hanya fokus di bidang pengawasan. Untuk itu, sebuah kesalahan fatal jika seorang wakil gubernur melakukan mutasi dengan menerbitkan SK pemberhentian dan pengangkatan pejabat yang ditandatangani oleh seorang wakil gubernur.

“Sebuah kesalahan fatal jika SK mutasi dibuat dan ditandatangani oleh seorang wakil gubernur daerah tanpa ada persetujuan atau pelimpahan kewenangan dari Gubernur,” tegas Adi Suryadi Culla, menyikapi adanya mutasi pejabat yang SKnya ditandatangani oleh Wakil Gubernur

Lebih jauh dijelaskan, pejabat pembina kepegawaian di daerah adalah kepala daerah kalau ditingkat kabupaten/kota adalah Bupati/walikota dan untuk tingkat provinsi adalah Gubernur. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki mandatori yang diberikan oleh aturan dan regulasi untuk melakukan pembinaan kepada aparaturnya, termasuk mengangkat dan memberhentikan aparaturnya.

“Sebagai pejabat pembina kepegawaian, Kepala Daerah atau Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi terhadap para pejabat nya dan kewenangan itu diberikan oleh undang-undang untuk Kepala Daerah bukan untuk wakil Kepala Daerah,” tegasnya.

Akademisi Unhas yang juga pengamat dan praktisi pemerintahan ini menjelaskan, dalam sebuah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, tidak boleh terjadi dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah sudah jelas diatur tugas dan fungsi masing masing pihak antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di samping itu, sebagai wakil kepala daerah pada pasal 66 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

“Jika tidak ada pelimpahan kewenangan dari Kepala daerah dalam hal ini dari Kepala Daerah berdasarkan surat keputusan, maka SK yang sudah dikeluarkan oleh wakil kepala daerah untuk melakukan mutasi dapat dibatalkan oleh kepala daerahnya. Jangan ada kesan terjadi dualisme kepemimpinan di daerah,” tegas Adi Suryadi Culla. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.