KPK OTT Bupati Kepulauan Talaud, Partai Hanura Tak Beri Bantuan Hukum ke Kadernya

Selasa, 30 April 2019 - 16:07 WIB
Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (Instagram/SW Manalip)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Herry Lontung Siregar menegaskan partainya tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap kadernya Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Maria Manalip.

Hal ini dikatakan Lontung setelah Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sri Wahyumi karena diduga menerima suap terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Talaud. “Tidak ada‎ bantuan hukum,” ujar Lotung di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Selasa (30/4).

Lontung menambahkan, Partai Hanura menyerahkan semuanya kepada KPK. Sehingga partai yang dinakodai oleh Oesman Sapta Odang (OSO) ini tidak melakukan intervensi hukum.

Lontung melanjutkan, Partai Hanura bakal memberikan sanksi kepada Sri Wahyumi Maria. Namun hal itu masih menunggu bersalah atau tidaknya Sri Wahyumi. Sanksi terberat kata dia, adalah berupa pemecatan menjadi kader Partai Hanura.“Kalo nanti kami akan bertindak. ‎ Ya pasti akan kami keluarkan,” ungkapnya.

‎Sebelumnya, ‎KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Maria Manalip. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Talaud.

Sri ditangkap tim satuan tugas (Satgas) penindakan KPK bersama lima orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus yang menyeretnya. Jika dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sri tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp 2,2 miliar.

Selain Sri, ada seorang lagi yang ditangkap tetapi belum disebutkan identitasnya. KPK juga turut menangkap empat orang dari unsur swasta pada Senin (29/4). Mereka ditangkap di Jakarta dan saat ini sudah berada di kantor KPK.

Dalam OTT, KPK membutuhkan 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal bagi mereka yang terjaring OTT. Setelah itu, KPK akan menentukan status hukum mereka apakah menjadi tersangka atau hanya sebagai saksi.‎ (JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.