OTT KPK, Begini Kekayaan Bupati Kepulauan Talaud

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Maria Manalip. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Talaud.

Selain Sri, tim satuan tugas (Satgas) penindakan KPK juga menangkap lima orang lain dalam perkara sama. Jika dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sri tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp2,2 miliar.

Jika dilihat dari e-LHKPN pada Selasa (30/4), Sri terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 16 Januari 2018. Saat itu, dia hendak mencalonkan sebagai Bupati Kepulauan Talaud. Total harta yang dimilikinya senilai Rp2.240.846.604.

Politikus Hanura itu tercatat mempunyai harta berupa tiga bidang tanah dan bangunan di Talaud dan Manado. Total nilai tanah dan bangunannya mencapai Rp1,14 miliar.

Baca Juga: https://fajar.co.id/2019/04/30/bupati-talaud-sri-wahyumi-tergiur-disuap-berlian/

Selain itu, Sri juga tercatat memiliki tujuh unit kendaraan terdiri dari dua motor dan lima mobil berjenis Honda CR-V, Honda Civic, Nissan Terano, Nissan Frontier, dan Daihatsu Xenia. Ketujuh kendaraannya itu bernilai total Rp598 juta.

Dalam LHKPN, Sri juga tercatat memiliki harta bergerak lain berjumlah Rp75.250.000. Dia juga tercatat mempunyai kas dan setara kas senilai Rp422 juta.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi senyap kepada Bupati Kepulauan Talaud, Sulut, Sri Wahyumi Maria Manalip. Sri diduga menerima hadiah barang-barang mewah terkait proyek di wilayahnya.

“Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam, dan perhiasan berlian dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Selasa (30/4).

Baca Juga: Politikus Golkar: Jokowi Harus Berani Pindahkan Ibu Kota

Selain Sri, ada seorang lagi yang ditangkap tetapi belum disebutkan identitasnya. KPK juga turut menangkap empat orang dari unsur swasta pada Senin (29/4). Mereka ditangkap di Jakarta dan saat ini sudah berada di kantor KPK.

KPK membutuhkan waktu 1 x 24 jam guna melakukan pemeriksaan awal bagi mereka yang terjaring OTT. Setelah itu, KPK akan menentukan status hukum mereka apakah menjadi tersangka atau hanya sebagai saksi. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar