Pemerintah Tegaskan Tak Akan Jual Potensi Indonesia ke Negara Lain

Selasa, 30 April 2019 - 15:33 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Deputi Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin menegaskan, pemerintah tidak akan menjual potensi negara ke negara manapun termasuk juga ke Tiongkok.

Hal ini ditegaskan menyikapi beredarnya isu tentang pemerintah akan menjual potensi Indonesia ke Tiongkok dalam skema Belt and Road Initiative.

Pasalnya, dirinya ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama dibidang ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok beberapa waktu lalu itu.

“Saya pastikan tidak ada satupun utang pemerintah yang ditanda tangani dalam kesepakatan itu,” tegas Ridwan di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menurut dia, pasca penandatanganan kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut pada Forum Belt and Road Kedua di Beijing pada tanggal 25 April 2019 lalu, pelaksanaan kerja sama secara teknis dilanjutkan di level swasta.

“Jadi, pemerintah hanya membantu menyediakan payung besar kerja samanya, mempertemukan antara kepentingan pemerintah daerah yang membutuhkan investasi dengan investor lalu memberikan kepastian hukum tentang proses perizinan, setelah itu kerja sama dilanjutkan antar pengusaha,” jelasnya.

Ridwan menambahkan, dalam kesempatan itu, Pemerintah Indonesia menawarkan 30 proyek. Namun, dari 30 yang ditawarkan itu hanya enam yang kemungkinan akan berjalan. Proyek-proyek ini pun terbagi dalam empat koridor, yaitu pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjutng di Sumatera Utara, pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara, pembangunan kawasan industri Kualanamu di Medan.

Kemudian pengembangan Kawasan Ekonomi Bitung, penanaman kembali kelapa sawit dan pengembangan taman teknologi di Pulau Kura-Kura serta penghubung inovasi kawasan di Bali.

“Jika ditotalkan, nilai investasi di keempat koridor tersebut mencapai USD 91.1 miliar. Tapi karena prinsip kehati-hatian, ada beberapa poin yang kita belum sepakat sehingga pemerintah masih belum berencana untuk menandatangani MoU kerja sama penanaman kembali kelapa sawit dengan pemerintah Tiongkok,” tandasnya.

Diluar proyek-proyek tersebut, lanjut Ridwan, pemerintah juga akan melakukan uji kelayakan bersama dan proposal kerja sama baru di berbagai bidang. Antara lain adalah mengenai program vokasi, kerja sama pengembangan atraksi wisata bersama, serta uji kelayakan sistem infrastruktur terpadu di destinasi Wisata Sumber Klampok, Bali.

“Kita bersinergi dengan berbagai kementerian teknis untuk memantau pelaksanaan kerja sama ini,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.