Rupanya Pelantikan 193 Pejabat Pemprov Sulsel Tanpa Keputusan Gubernur

Selasa, 30 April 2019 - 08:54 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pelantikan puluhan pejabat pemprov Sulsel yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman masih menyisakan banyak tanya. 

Sebab, dalam SK tersebut tidak ada persetujuan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Padahal tugas dan fungsi orang nomor dua didalam provinsi hanya fokus di bidang pengawasan. 

Sehingga karena itu, sebuah kesalahan fatal jika seorang wakil gubernur melakukan mutasi dengan menerbitkan SK pemberhentian dan pengangkatan pejabat yang ditandatanganinya langsung.

“Sebuah kesalahan fatal, jika SK mutasi dibuat dan ditandatangani oleh seorang wakil gubernur daerah tanpa ada persetujuan atau pelimpahan kewenangan dari Gubernur,” kata Akademisi Unhas, Adi Suryadi Culla menyikapi adanya mutasi Pejabat yang SKnya ditanda tangani oleh Wakil Gubernur, Selasa, 30 April.

Lebih jauh dijelaskan, pejabat pembina kepegawaian di daerah adalah kepala daerah kalau ditingkat kabupaten/kota adalah Bupati/walikota dan untuk tingkat provinsi adalah Gubernur. 

Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki mandatori yang diberikan oleh aturan dan regulasi untuk melakukan pembinaan kepada aparaturnya, termasuk mengangkat dan memberhentikan aparaturnya.

“Sebagai pejabat pembina kepegawaian, Kepala Daerah atau Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi terhadap para pejabat nya dan kewenangan itu diberikan oleh undang-undang untuk Kepala Daerah bukan untuk wakil Kepala Daerah,” tegasnya.

Menurut Adi, dalam sebuah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, tidak boleh terjadi dualisme kepemimpinan. 

Oleh karena itu, dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah sudah jelas diatur tugas dan fungsi masing masing pihak antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Disamping itu, sebagai wakil Kepala Daerah pada pasal 66 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

“Jika tidak ada pelimpahan kewenangan dari Kepala daerah dalam hal ini dari Kepala Daerah berdasarkan surat keputusan, maka SK yang sudah dikeluarkan oleh wakil kepala daerah untuk melakukan mutasi dapat dibatalkan oleh kepala daerahnya. Jangan ada kesan terjadi dualisme kepemimpinan di daerah,” tutup Adi Suryadi Culla.

Sekadar diketahui, Nurdin Abdullah (NA) sementara berada di Tanah Suci. 

Dua hari kepergian NA, Sudirman menunaikan mutasi melantik 193 pejabat eselon III dan IV di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 29 April. (taq)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.