Tiga Hari, Relawan BPN Temukan 9.440 Salah Input KPU

Selasa, 30 April 2019 - 13:44 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi mengklaim telah menemukan sekitar 9.440 kesalahan input (entry) di aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum RI (KPU). Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di website Situng KPU dari 27 hingga 29 April 2019.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya mengatakan, timnya telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke website Situng KPU atau sebanyak 42 persen. Dari total data TPS tersebut, tercatat yang sudah diverifikasi dan ditemukan error sebanyak 6 persen.

“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” kata Mustofa di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Menurut Mustofa, temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh KPU. Dia menyebut, kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

Berdasarkan data tim IT BPN, untuk Jabar ditemukan kesalahan sebanyak 764 TPS atau 8 persen, Jateng 706 TPS atau 7,4 persen, dan Jatim sebanyak 385 atau 4 persen. Sedangkan jika dijumlah, total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01, dan merugikan paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyebut, kesalahan ini sangat mencurigakan. Apalagi, angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan lembaga survei. “Kebetulan ini sangat tidak masuk akal,” ungkap Mustofa.

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, kesalahan input yang dilakukan KPU sangat fatal. Dia meminta, kesalahan ini tidak dianggap wajar dan sepele.

“Melihat besarnya persentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” tegasnya.

Dahnil mengatakan, pemilu yang jujur dan adil (jurdil) tidak akan bisa tercapai jika penyelenggara pemilu tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, imbuh dia, TPF kejahatan pemilu sangat diperlukan.

“Langkah tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem itu tidak dipercaya oleh publik,” ucapnya.

Dikoreksi Melalui Rekapitulasi Berjenjang

Di lain pihak, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, hasil penghitungan suara melalui Situng tidak menjadi dasar penentuan hasil suara di pemilu kali ini. Arief menegaskan, Situng hanyalah alat bantu memberikan informasi secara cepat.

“Kalau Situng kan tidak jadi bahan yang digunakan untuk penetapan. Jadi, ini menjadi alat bantu memberikan informasi dengan cepat. Bagian dari penyediaan informasi yang terbuka, transparan kepada publik,” kata Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Baca Juga: Bahas Kecurangan Pemilu, NU Pertanyakan Ijtima Ulama III

Arief menyampaikan, masalah kesalahan entry data pada Situng nantinya akan dapat dikoreksi dalam tahapan rekapitulasi berjenjang melalui penghitungan suara manual di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hasil itulah yang akan menjadi rujukan KPU menentukan pemenangan di pemilu 2019.

“Makanya, kalau Anda menemukan kesalahan sekarang, kan itu jadi alat kontrol pihak manapun, KPU, peserta pemilu. Kami segera ingatkan agar segera diperbaiki,” pungkasnya. (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.