1.120 PNS Korup Belum Dipecat dan Masih Menerima Gaji


FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Hingga tenggat yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) lewat, belum semua PNS korup diberhentikan pemerintah daerah. Dari 2.357 koruptor PNS yang putusannya inkracht, baru 53 persen yang telah dipecat.Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang menyatakan, berdasar surat edaran Men PAN-RB, jika hingga 30 April tidak dilaksanakan eksekusi, ada konsekuensi hukum. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemda, Kemendagri berwenang menjatuhkan sanksi.“Pasal 67, ada kewajiban kepala daerah menaati seluruh peraturan undang-undang. Di (pasal) 68 disebutkan, apabila tidak melaksanakan kewajiban, ada sanksi,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (1/5).Akmal menyatakan, sanksi bagi kepala daerah berupa sanksi administrasi. Sebagai tahap awal, sanksi yang diberikan adalah teguran tertulis. “Minggu ini akan kami surati teguran pertama agar segera memberhentikan,” imbuhnya.Sanksi tersebut bisa ditingkatkan jika kepala daerah tak kunjung menaati instruksi tersebut. Levelnya naik berjenjang mulai pemberhentian hak keuangan, pemberhentian sementara jabatan, hingga pemberhentian tetap. “Sangat bergantung pada kompleksitas permasalahan. Tentu, kepala daerah punya argumentasi kenapa tidak melakukan pemecatan. Yang jelas, kami beri sanksi dulu,” tuturnya.Soal jumlah kepala daerah yang bakal mendapat sanksi, Akmal menegaskan bahwa jajarannya sudah melakukan penghitungan. Namun, dia belum memegang data tersebut. Dia menyampaikan, sanksi hanya diberikan kepada kepala daerah yang punya tanggungan pemecatan PNS pelaku korupsi.

Komentar

Loading...