PKH Berhasil Ubah Perilaku Masyarakat Lebih Positif

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Berdasarkan hasil riset Microsave Consulting 2019, sebanyak 93,2% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan dampak positif dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Riset independen kerjasama antara Kemensos dan Bill & Melinda Gates Foundation menunjukkan terjadinya perubahan perilaku positif pada penerima PKH terkait kesehatan, pendidikan dan akses layanan keuangan melalui lembaga keuangan resmi.

“Tingkat kepuasan KPM PKH terhadap pelaksanaan program tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos (bantuan sosial). Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM tersebut diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana ketentuan yang disyaratkan pemerintah,” jelas Agus Gumiwang, Menteri Sosial (Mensos) pada temu media di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (2/5).

Ia juga menuturkan sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. “Bahkan mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” kata Agus Gumiwang.

Hasil riset ini juga menyatakan, 93 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening dan 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan.

Tidah hanya itu, 94 persen KPM puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93 persen puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94 persen menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

Sementara itu, penggunaan dana bansos seperti dalam riset tersebut disebutkan, 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya trasportasi ke sekolah, 42 persen biaya ekstra kurikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

“Selain untuk kebutuhan sekolah, 54 persen responden juga menggunakan dana bansos untuk membeli makanan tambahan,” kata Agus Gumiwang.

Di bidang pendidikan 78 persen anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5 persen, olah raga 4 persen, dan seni budaya 1 persen.

“Jadi partisipasinya sangat tinggi walaupun syarat yang kami syaratkan hanya 84 persen partisipasi setiap tahun. Anak mereka itu harus sekolah. Jadi kalau mereka tidak sekolah lebih dari 14 persen atau 16 persen mereka dapat sanksi,” jelas Agus.

Di bidang kesehatan, lanjut Mensos, 92 persen KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48 persen KPM menggunakan KB, sementara hanya 26 persen Non KPM PKH yang menggunakan KB.

“PKH secara langsung berkaitan dengan kesehatan, contohnya ibu-ibu hamil harus memeriksakan kandungannya ke Puskesmas terdekat. Upaya ini untuk memastikan agar ibu hamil memiliki bayi yang sehat,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial (Mensos) pada temu media di Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (15/4).

Demikian pula bagi ibu-ibu yang mempunyai balita, mereka diharuskan memantau tumbuh kembang bayi dan imunisasi di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

“Ibu-ibu yang punya balita harus wajib memeriksakan balitany ke Posyandu untuk ditimbang, diukur dan diimunisasi. Ini salah satu upaya menurunkan angka stunting. Jadi PKH mempunyai kontribusi langsung dengan peningkatan kesehatan,” jelas Agus Gumiwang.

Country Manager MicroSave Consulting Indonesia Grace Retnowati menjelaskan, capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara nontunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebanyak 98 persen KPM lebih memilih metode penyaluran nontunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos.

Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank dibandingkan agen bank sebesar 14 persen dan e-Warong sebanyak 2,3 persen.

“Sementara itu, 86 persen KPM mengaku baru pertama kali memiliki rekening bank terdorong dari program bansos tersebut,” kata Grace.

Lebih lanjut Grace mengatakan bahwa bagi 86 persen KPK PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 17 persen KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan lainnya.

“Hal ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pada gilirannya bertujuan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal sehingga secara tidak langsung meningkatkan perbaikan kesejahteraan mereka, melalui kebiasaan menabung dan pemanfaatan layanan keuangan lainnya,” jelas Grace.

Temuan riset dapat memberi gambaran terhadap pelaksanaan program PKH terutama setelah diberlakukannya digitalisasi PKH di tahun 2017 dan memberi masukan terhadap penyempurnaan penyaluran bansos. “Perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS membuat cara transaksi lebih mudah dan nyaman bagi KPM,” ujarnya.

Sementara KPM PKH sekarang punya lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan, baik melalui ATM, agen bank, e-warung KUBE, maupun kantor cabang bank.

“Rekomendasi kami adalah KPM harus didorong untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM dan penyempurnaan e-PKH harus dilakukan,” ujar Grace.

Rekomendasi lain sebagai hasil riset ini adalah untuk mendorong inklusi keuangan, perlu adanya penambahan modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur-fiturnya, terutama untuk menabung.

“Sementara itu, untuk perluasan akses penarikan, perlu juga didorong kerja sama antara bank dan non bank, seperti fintech, e-commerce dan mengeksplorasi alternatif pemanfatan teknologi untuk transaksi dengan menggunakan QR Code, biometrik, atau OTP,” pungkasnya.

Riset independen telah dilaksanakan sejak awal tahun 2019 oleh Microsave Consulting, dengan koordinasi dari mitra kerja The Foundation, dan Inke Maris & Associates.

Riset kuantitatif dan kualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden, di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview.

Untuk keperluan analisis data, riset dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

Tujuan dari riset tersebut adalah mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...