Kontroversi Pelantikan 193 Pejabat, Ombudsman: Wagub Sulsel Tak Paham Batas Kewenangan


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Surat Keputusan (SK) 193 pejabat eselon III dan IV yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bisa dianulir. Yang disetujui hanya yang diteken gubernur.Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel masih menunggu hasil dari Kemendagri. Jika memang ada pembatalan, pemprov kembali akan mengevaluasi proses pelantikan pejabat yang dilakukan awal pekan ini.Ketua Ombudsman Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer mengatakan, kuat dugaan ada malaadministrasi. Meski begitu Kemendagri dan KASN harus tetap mengklarifikasi dasar hukum yang dipakai wakil gubernur.Selama ini, tak ada SK pengangkatan pejabat daerah yang diteken wagub. Mestinya gubernur. Terkecuali jika gubernur berhalangan tetapi, iutpun posisi wagub sebagai pelaksana tugas.”Ini menjadi rana Dirjen Otoda dan KASN yang tindaki. Jika keduanya tidak membatalkan pelantikan, kami tunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan,” jelasnya.Plt Dirjen Otoda kemendagri, Akmal Malik mengaku belum bisa bertindak dikarenakan masih proses pendalaman. Pihaknya pun belum mendengarkan secara utuh, penjelasan masalah pelantikan tersebut.Kata dia, yang menjadi polemik adakah SK mutasi tanpa tanda tangan gubernur. Kepala daerah dan wakilnya memang satu paket kepemimpinan. Tetapi, perlu dipahami adanya batasan kewenangan dalam pengangkatan pejabat.”Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentas ASN, kebijakan mutasi ada di pejabat pembina kepegawaian (PPK). Yakni kepala daerah, kecuali ada pendelegasian kewenangan,” jelasnya.

Komentar

Loading...