Demokrat “Main Aman”, SBY Gagas Rekonsiliasi

Sabtu, 4 Mei 2019 - 09:59 WIB

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Pertemuan Joko Widodo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memantik spekulasi. Ada anggapan, ini sinyal Jokowi mengakomodasi Partai Demokrat dalam pusaran kekuasaan.
Kamis lalu, Presiden RI sekaligus capres 01, Joko Widodo bertemu Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemarin, SBY juga mengeluarkan pernyataan di hadapan pengurus Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) di Singapura.

“Pak SBY menyatakan rasa optimisnya, ketegangan politik pascapemilu akan berakhir baik,” ujar Ketua GSK, Mahfud MD, Jumat, 3 April.

Ia mengungkapkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengkhawatirkan kondisi kebangsaan pascapemilu. Makanya, perlu ada upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan stabilitas nasional. Sekaligus meredakan ketegangan politik.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyerukan dibukanya dialog. Tak boleh ada yang membuat semacam hukum yang hitam putih, ‘Si A tak bisa bertemu Si B’. Intensitas dialog yang baik demi bangsa, pada akhirnya akan menemukan titik temu.

Di sisi lain, mulai mendekatnya AHY ke koalisi Jokowi, dinilai sebagai gaya “main aman”. Sama seperti sikapnya yang enggan hadir pada kampanye akbar Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur A Priyanto mengatakan, pertemuan AHY dengan Jokowi memang penuh makna simbolik. Meskipun berada di koalisi Prabowo-Sandi, sikap AHY dan Demokrat memang lebih rasional.

“Seperti untuk tidak mau terlibat dalam isu politik identitas di masa kampanye,” katanya.
Di tengah kebutuhan legitimasi akan hasil pemilu yang diragukan banyak orang, lanjutnya, kehadiran AHY tentu sangat strategis bagi koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin. AHY dan Demokrat bisa menjadi tameng legitimasi hasil pemilu bagi kubu Jokowi-Ma’ruf.

Apalagi, kata Luhur, Demokrat sepertinya lebih realistis menerima hasil perolehan suara partai, meskipun itu bukan hasil resmi.

“Saya kira AHY sedang memainkan politik zero-enemy, dengan lebih fleksibel berinteraksi dengan lawan politiknya. AHY dalam banyak kesempatan sudah mengirim pesan untuk kontestasi di 2024,” katanya.
Meskipun untuk prospek koalisi dengan gerbong Jokowi-Ma’ruf juga tidak begitu mudah, tentu kawan koalisi akan menuntut persyaratan tertentu untuk bersama koalisi. “Terutama prospek AHY yang akan running di 2024,” katanya.

Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe sendiri belum bisa menafsirkan motif di balik pertemuan AHY dengan Jokowi. Apalagi belum ada informasi resmi dari DPP Demokrat soal ini.
“Secara sekilas kita lihat pertemuan itu hanya pertemuan biasa. Kejadiannya saya kira insidentil, cuma pertemuan biasa saja,” jelasnya.

Terkait konfirmasi istana bahwa pertemuan itu membahas isu real count untuk menyamakan persepsi, Ni’matullah belum mendapat juga informasinya.  Namun, terkait arah koalisi, dia menjamin Demokrat konsisten. Tetapi kalau untuk kemaslahatan rakyat Indonesia secara umum yang dibahas, kata dia, tidak ada salahnya.

“Belum sampai ke situ (oposisi atau bergabung dengan pemerintah). Lagian hal yang biasa saya kira kalau beliau dipanggil dan memenuhi panggilan presiden, itu lumrah saja. Cuma jadi perhatian karena Jokowi selain sebagai presiden juga sebagai capres,” katanya.

Tuding Pemecah

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf terlihat berupaya memecah koalisi Prabowo-Sandi.
“Tidak ada keretakan sama sekali, meski TKN dan Pak Jokowi berusaha dengan sangat sungguh-sungguh untuk memecah belah,” tegasnya.

Dahnil mengaku percaya sepenuhnya kepada Partai Demokrat. Dia percaya, kedatangan AHY ke Istana Kamis lalu hanya untuk memenuhi undangan Jokowi sebagai Presiden. Tidak ada satu pun niat dari AHY untuk menyeberang ke kubu sebelah.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin, Puan Maharani mengatakan, pertemuan antara Jokowi dengan AHY merupakan hal yang positif. Sebab, meski selama ini berbeda haluan, silaturahmi harus tetap dilakukan. “Kalau saya Alhamdulilah,” ujarnya.

Namun, untuk kans Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah, sosok yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) itu belum bisa memastikan.
Puan beralasan, kewenangan untuk memberi persetujuan tidak hanya di tangan PDIP. Melainkan semua partai anggota koalisi.

Seperti diketahui, koalisi partai pendukung Jokowi sangat banyak. Di luar PDIP sebagai penyokong utama, ada Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, dan PBB.

Saat ini, dia tak menampik komunikasi sedang diupayakan. “Mungkin kita tunggu sampai tanggal 22 Mei. Tapi kalau bisa lebih cepat dari itu, ya akan baik menurut saya. Apalagi ini jelang bulan Ramadan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga anggota Dewan Penasehat TKN, Airlangga Hartarto menyambut baik pertemuan AHY dengan Jokowi. Menurutnya, silaturahmi tersebut membuat iklim politik menjadi lebih sejuk.

Soal kans merapatnya Demokrat ke pemerintah, Airlangga belum bisa berspekulasi lebih jauh. Dia berdalih masih perlu menunggu hasil resmi pemilu. “Masih menunggu hasil resmi tanggal 22 nanti, jadi kita tunggu hasil saja,” ujarnya.

Namun secara prinsip, politisi yang juga menjabat Menteri Perindustrian itu menyebut hal itu tergantung pada keputusan Presiden Jokowi. “Masih menunggu itu, kita tunggu saja. Karena itu preogratif pak presiden,” tuturnya.
(rul-fin/rif-zuk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.