Soal Kisruh Pelantikan Pejabat Pemprov Sulsel, Segera Beber Delegasi Kewenangan


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kisruh pelantikan pejabat di lingkup Pemprov Sulsel harus segera dituntaskan. Ada atau tidak ada pendelegasian kewenangan harus dibuka secara transparan.Pengamat Pemerintahan dan Politik Unhas, Armin Arsyad mengatakan, masalah utama dari kasus ini adalah pendelegasian kewenangan. Apakah ada delegasi kewenangan dari gubernur ke wagub untuk mengubah dan melantik pejabat.Jika ada delegasi kewenangan, kata dia, maka proses pelantikan atau perubahan berdasarkan izin gubernur itu sah-sah saja. Da itu menurutnya adalah hal yang biasa.”Berbeda kalau tidak ada delegasi kewenangan. Ini yang menurut saya keliru. Sudah melewati batas kewenangannya, dan tentu akan memberi pengaruh ke pemerintahan,” jelasnya.Meski begitu, akar masalah pada proses mutasi ini adalah politik birokrasi. Sistem penunjukan pejabat ini kerap bersoal dikarenakan berlandaskan unsur kedekatan.Politik birokrasi sudah terlanjur lama menjadi bagian penting dalam memilih pejabat. Harusnya ada analisis jabatan bersama-sama agar menempatkan orang-orang sesuai kemampuannya.”Pasti tak ada masalah. Memberikan pekerjaan kepada orang yang ahlinya. Sebetulnya mutasi ini hal yang biasa, masalahnya karena persoalan analisis jabatan,” tambahnya.Mantan Anggota Ombudsman Makassar, Mulyadi Hamid berharap masalah ini segera terselesaikan. Mestinya kerja-kerja pemerintahan tak terganggu dengan adanya, kebijakan rotasi pemerintah.Baik gubernur dan wakil gubernur Sulsel harus mencari jalan tengah atas persoalan yang membelit mereka. Kuncinya, pahami aturan tupoksi masing-masing. Program pelayanan pun tak terganggu akibat persoalan proses pelantikan tersebut.

Komentar

Loading...