Timah Panas Polisi Terhadap HAM


Oleh: Adibah L. Najmy (Staf Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sulsel serta Pegiat FLP Sulsel)Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan tugas polisi adalah penegak hukum, pembina ketertiban dan keamanan masyarakat, serta pelayan masyarakat. Kemampuan dalam penegakan hukum merupakan faktor penting bagi polisi mewujudkan semaksimal mungkin perlindungan bagi masyarakat. Sebagai salah satu komponen sistem peradilan, polisi memiliki kedudukan kunci bagi efektif atau tidaknya jaminan perlindungan HAM.KONVENAN Hak Sipil dan Politik, Code of Conduct for Law Enforcement Officials, meletakkan tugas berat perlindungan terhadap masyarakat kepada petugas penegak hukum, terutama polisi. Namun dalam kenyataan, masih ada ketimpangan perilaku polisi yang bertentangan dengan keharusan itu.Karenanya, simplifikasi yang diambil dapat menafikan relasi-relasi sosial yang ada di belakangnya. Latar belakang fenomena kekerasan di masyarakat maupun tugas polisi perlu dikaji secara komprehensif. Hal ini menunjukkan masih ada masalah yang perlu dibenahi untuk mengendalikan polisi dalam penggunaan kekerasan.Penangkapan terduga tindak pidana, tak jarang dilakukan pihak kepolisian dengan cara melumpuhkan anggota tubuh atau penembakan di bagian kaki. Hal ini berdasarkan penangkapan yang terjadi di Pampang, Makassar pada 22 April 2019 dan 10 April 2019 terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika. Menyimak berita kriminal tanah air, kita terbiasa membaca “Polisi terpaksa menembak kaki tersangka yang berusaha kabur”. Ketika saya masih kecil, saya menganggap ini sebagai aksi heroik polisi. Akan tetapi, kini saya malah penasaran. Mengapa sering sekali diberitakan kaki tersangka kriminalitas “jalanan” terpaksa ditembak polisi?

Komentar

Loading...