5 Tahun DP Berkuasa, APBD Habis Rp14 Triliuan, AF: Makassar Salah Arah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sebbentar lagi
berkahir. Tepat 8 Mei 2019 DP akan mengakhiri masa jabatan. Di luar prestasi yang berhasil diraih di antaranya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), gelar Adipura dan lain-lain, namun secara kasat mata DP juga dinilai punya kekurangan mendasar.

Kritikan itu disampaikan polikus partai NasDem Akbar Faizal. Diantaranya kata dia, pertumbuhan kota Makassar yang dinilai salah arah.

“Teman-teman wartawan, ini bisa Anda kutip. Saya tidak menemukan penjelasan yang cukup dan logis bahwa Makassar bergerak kedepan selama 5 tahun terakhir ini. Kota yang disebut menuju ke cluster kota dunia justru bertumbuh dengan cara yang salah. Seluruh paramater kota maju rontok dalam analisa. Saya berpikir kita perlu memikirkan lain dan dengan orang yang lain pula memimpin kota ini ke depan,” kata Akbar melalui massage intans, Minggu 5 Mei 2019.

Selama 5 tahun memimpin Makassar, DP dinilai gagal membawa arah kota seperti yang diidamkan “menuju kota dunia”. Fasilitas publik seperti fasum tak bertambah, begitupula dengan sarana lainnya parkiran dan kondisi pasar.

“Ada beberapa orang yg patut mendapat kesempatan spt Syamsu Rizal yang saat ini jadi wawali namun tak mendapat peran,” beber anggota Komisi III DPR-RI ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta juga mengungkapkan, selama 5 tahun menjabat,
diakui banyak capaian didapatkan, namun sejumlah catatan buruk penting diingat. Diantaranya kata
Aru–sapaan akrab–Farouk M Betta, klaim kota ini “ramah untuk semua”.

“Bagaimana mau disebut ramah–kita sesama lembaga pemerintahan saja tak harmonis. “Dimana ukurannya kota nyaman untuksemua?” kata Aru.

Dikatakan Aru, tak perlu jauh-jauh menilai di atas kertas. Sesama penyelenggaran pemerintahan  eksekutif dan legislatif ada dikotomi besar dalam melihat RPJMD Kota Makassar. Contoh kasus honor  RT-RW yang dinggarkan dalam APBD. Dalam banyak hal program ini sarat kepentingan politik.

Hal lain kata Aru, program menjadikan kota Makassar standar dunia jauh dari harapan. “Saya cuma mau  bertanya dari Rp4 triliun APBD kota Makassar apa yang kita lihat selama 5 tahun. Padahal selama periode 5 tahun itu, artinya ada Rp14 triliun,” kata Aru.

Program merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia juga dinilai gagal. Macet dan banjir belum terurai dengan baik.

Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Klaim DP

Sementara itu, berdasarkan pidato rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 dan LKPJ akhir masa jabatannya masa
periode 2014-2019. Mohammad Ramdhan Pomanto mengkalim berhasil menjadikan Makassar Kota Dunia yang nyaman bagi semua.

Pencapaian Makassar menjadi kota yang nyaman bagi semua itu, seiring pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto bersama Wakilnya, Syamsul Rizal.

Hal itu sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan Danny Pomanto, yakni merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia, dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

“Pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar selama tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang berarti sebagaimana tercermin pada sejumlah indikator makro sosial ekonomi Kota Makassar,” kata Danny Pomanto ketika itu.

Diantaranya, kata Danny, adalah pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus bergerak naik dan berada di atas rata-rata Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi sentral ekonomi di Pulau Sulawesi dan jadi kota termaju di Kawasan Timur Indonesia.

Dengan pencapaian itu, Danny mengatakan, angka kemiskinan di Kota Makassar menurun dari 4,49 persen (Tahu 2014) menjadi 4,41 persen.

Danny mengungkapkan, capaian ekonomi Kota Makassar terus bergerak naik. Pada awal dia menjabat tahun 2014, pertumbuhan di angka 7,39 persen. Di awal 2019 angkanya meningkat jadi 8,23 persen dan ditarget menjadi 8,4 persen hingga akhir tahun.

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berkisar 7,07 persen serta pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan diikuti berbagai indikator ekonomi positif lain, misalnya pengendalian inflasi Makassar yang diganjar oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu terbaik di Indonesia.

“Tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah-tengah perlambatan ekonomi global dan regional belakangan ini,” katanya.

Libatkan Warga

Danny menyatakan capaian di bidang ekonomi tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Orang-orang dengan sukarela terlibat pada berbagai program strategis Pemkot. Misalnya Badan Usaha Lorong (BULo), kebun Lorong Garden (Longgar), Bank Sampah, dan berbagai pelatihan kewirausahaan yang memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan warga.

Menurut Danny, program pembangunan Pemkot Makassar mudah berjalan karena masyarakat diajak ikut terlibat langsung, tidak hanya menjadi objek. Sebagai bukti, pada setiap kegiatan seremonial, ribuan orang berdatangan meski tanpa diundang resmi.

“Saya SMS saja, semua orang datang. Masyarakat merasa terlibat, jadi gampang dikerahkan. Karena mereka merasa menjadi bagian pembangunan,” ujar Danny.

Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat meninjau banjir di salah satu wilyah Makassar tahun 2018 lalu.

Titik Banjir Menurun Drastis

Wali Kota Makassar Pamer Prestasi di Akhir Masa JabatanIDN Times/Achmad Hidayat Alsair
Pada pembangunan urusan pekerjaan umum, Danny menyebutkan, Pemkot mencatatkan sejumlah capaian. Di antaranya jumlah perbaikan jalan yang mencapai 314,48 kilometer sejak tahun 2015.

Di samping itu dikerahkan perbaikan sistem drainase, yang berhasil mengurangi jumlah titik genangan banjir. Dia mengungkap, ada lima titik banjir di akhir 2018. Jumlah itu jauh menurun jika dibandingkan tahun 2015 di mana ada 30 titik genangan.

Adipura dalam 178 daftar penghargaan

Sejak awal memimpin, Danny Pomanto menggalakkan Makassar ta’ Tidak Rantasa (MTR), yakni gerakan menjaga kebersihan kota. Hasilnya kemudian mendapatkan pengakuan berupa penghargaan Adipura berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2017.

Selain Adipura, Pemkot Makassar disebut berhasil menerima 178 penghargaan hingga jelang akhir periode kepemimpinan Danny. Penghargaan diperoleh dari pemerintah pusat, lembaga swasta nasional, hingga level internasional.

“Penghargaan sejatinya bukan hal yang paling utama, tetapi merupakan simbol dari hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Makassar,” beber Danny. (fo)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...