5 Nama Ini Ramai Disebut Calon Menpan RB, Ahok Diperhitungkan

Senin, 6 Mei 2019 - 08:24 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Sejumlah tokoh dinilai berpeluang menduduki kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) di Kabinet Jokowi–Ma’ruf Amin, jika paslon nomor urut 01 ini ditetapkan pemenang Pilpres 2019.

Setidaknya ada lima tokoh yang namanya beredar sebagai menteri yang mengurusi kinerja PNS dan birokrasi itu.

Pertama, Asman Abnur. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu merupakan mantan Menpan RB yang mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Kerja pada 2018, lantaran partainya mendukung pasangan Prabowo–Sandiaga.

Pria kelahiran Pariaman yang pernah menjadi wakil wali kota Batam itu, berpeluang balik lagi ke kursi Menpan RB jika PAN nantinya merapat ke kubu Jokowi–Ma’ruf.

Terlebih, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno pernah mengatakan Presiden Jokowi puas dengan kinerja Asman.
“Presiden sangat puas, satisfied dengan kinerja Pak Asman,” kata Pratikno, Agustus 2018.

Hanya saja, peluang Asman direspons Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I), Titi Purwaningsih, yang menolak jika mantan anggota DPR itu kembali memimpin Kemenpan RB.

Titi menolak lantaran menilai kebijakan Asman tak berpihak pada honorer K2 yang getol memperjuangkan status PNS. “Pak Asman jadi menpan RB lagi, oh no! Jangan sampai deh,” kata Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (5/5).

Kedua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Politikus kontroversial itu dinilai sukses melakukan reformasi birokrasi saat menjabat gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kalangan juga menilai di era kepemimpinan Ahok, layanan birokrasi Pemprov DKI kepada masyarakat cukup memuaskan.

Nurbaiti, koordinator Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, mengaku rindu sosok Ahok. Dia setuju jika Ahok ditunjuk sebagai Menpan RB. “Pak Ahok itu memang sangat peduli nasib honorer K2. Sudah terbukti waktu masih jadi anggota DPR RI,” kata Nurbaiti.

Dia menyebutkan, semasa jadi gubernur DKI Jakarta, banyak terobosan yang dilakukan Ahok untuk honorer K2. Honorer K2 bisa bekerja dengan tenang tanpa memikirkan kesejahteraannya. Sebab, gajinya setara UMR. “Aduh, pokoknya enak banget di zaman Pak Ahok. Kami disejahterakan dan dihargai,” ucapnya.

Hanya saja, ada pihak yang menolak keras jika Ahok masuk Kabinet Jokowi–Ma’ruf. Salah seorang petinggi Front Pembela Islam (FPI), Novel Bamukmin menilai, kehadiran Ahok sebagai pejabat publik hanya akan menimbulkan kegaduhan.

Sementara, Pengamat politik Ujang Komarudin mengingatkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar tidak merekrut Ahok sebagai menteri.

Menurut dia, jika Ahok dijadikan menteri maka bakal memunculkan gejolak di pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. “Kalau merekrut Ahok, Jokowi akan blunder setelah Pemilu,” ucap Ujang.

Menurut dia, bakal banyak pihak yang menolak Ahok menjadi menteri. Penolakan itu, utamanya karena Ahok dianggap tokoh yang pernah terlibat kasus penistaan agama.

Ketiga, Lukman Said yang saat ini merupakan ketum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Nama politikus PDIP itu dimunculkan kalangan honorer K2. Selama ini dalam kapasitasnya sebagai Ketum ADKASI, Lukman dinilai konsisten memperjuangkan honorer K2 menjadi PNS.

Keempat, Sofian Effendi yang kini menjabat sebagai Ketua KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) itu cukup kompeten jika memimpin Kemenpan RB.

Sofian Effendi merupakan Rektor UGM (2002 – 2007) dan pernah menjabat sebagai Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada tahun 1999 hingga 2000.

Sofian Effendi tidak setuju jika honorer diangkat menjadi PNS alias ASN tanpa melalui tes. Kepentingan politik, lanjutnya, tidak boleh mengintervensi masalah rekrutmen ASN.

Hal ini disampaikan Sofian dalam diskusi media bertajuk Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3).

Awalnya dia menyebutkan bahwa tahun 2017-2018, Government Effectiveness Index atau indeks efektivitas pemerintah Indonesia mencapai hasil yang cukup membanggakan selama pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Di mana ada kenaikan 24 peringkat.

Baca: Kesbangpol Garansi Tak Ada People Power di Sulsel

Baca: Real Count KPU 67 Persen, Prabowo Tertinggal 13 Juta Suara

“Sekarang kita (Indonesia-red) kalau diskor dari nol sampai 100, kita sudah 54,8. Dan itu baru ASN yang bisa mendorong Indonesia dari lower middle income country. Melihat ini, 2020 kita akan masuk upper middle income country,” ucap Sofian.

Kelima, Siti Nurbaya yang saat ini menduduki kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kariernya di birokrasi cukup panjang dan matang. Pernah menjabat sebagai sekjen Kemendagri dan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perempuan kelahiran Jakarta itu kini menjadi politikus Partai NasDem. Tahun lalu, Siti menerima penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.