Pelanggaran Serius, Maladministrasi Wagub Sulsel Diperiksa Besok

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Maladministrasi Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman  terkait SK mutasi PNS di Sulsel dianggap serius pemerintah pusat. Sebanyak 15 personil dari lintas kementerian diturunkan sebagai Pelaksanaan Verifikasi ke Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 7 Mei 2019.

Informasi dari Jakarta menyebutkan, tim itu bertolak ke Makassar untuk selanjutnya melakukan sejumlah pertemuan membahas duduk perkara sebenarnya.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bersedia penandatanganan SK 193 pejabat Pemprov Sulsel kembali dievaluasi. Jika memang kebijakannya menyalahi aturan yang ada.

Kemendagri berencana akan melakukan klarifikasi langsung ke Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Selasa, 7 April. Klarifikasi tersebut terkait SK pengangkatan pejabat eselon III dan IV sebanyak 193 orang yang dilantiknya, Senin, 29 April 2019 lalu.

Menurut adik Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman ini, jika ada kesalahan pihaknya tak mempersoalkan kalau pemerintah pusat mengevaluasi ulang. Termasuk jika nantinya SK yang diteken dibatalkan Kemendagri.

"Kami ikut saja ke pusat. Kalau memang dibatalkan, tidak ada masalah. Semua tergantung pusat kalau memang diklarifikasi," ungkap Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) saat ditemui di rumah jabatannya, Minggu, 5 April.

Termasuk jika ada sanksi pemberhentian. Apalagi untuk masalah administrasi saja. "Dunia ini tidak kiamat. Kami taat pada instansi vertikal. Apa yang mau dipersiapkan, pokoknya tidak ada masalah," tambahnya.

Kepala BKN Kantor Regional IV Makassar, Harun Arsyad mengatakan, prosedur pelantikan yang dilakukan wagub memang perlu ditelaah. Sebab, ada indikasi malaadministrasi yang menurutnya bisa saja merupakan pelanggaran undang-undang.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...