Wiranto Tegaskan Pemerintah Harus Tegas Soal Keamanan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memimpin rapat terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5). Rapat ini dilakukan untuk memetakan potensi pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan selama Pemilu 2019.
Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 11.15 WIB, dan turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dan Wakapolri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.
Wiranto mengatakan, memetakan potensi pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan selama Pemilu 2019 sangat dibutuhkan. Ini supaya selama bulan Ramadan situasi damai bisa tetap terjaga.
“Pemerintah harus tegas soal hukum dan keamanan agar masyarakat bisa merasa aman serta damai selama melaksanakan ibada puasa di bulan Ramadan,” kata Wiranto.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menilai, selama masa pemilu 2019 sudah banyak kejadian yang membuat masyarakat tidak nyaman. Isu-isu negatif banyak berhembus, seperti ujaran kebencian.
“Antara lain ujaran kebencian, hinaan, hasutan, hingga cacian yang membuat keamanan nasional dan kenyamanan masyarakat terganggu,” imbuhnya.
Mantan Panglima TNI itu mengingatkan agar para oknum tidak lagi melanggar hukum dengan isu yang tak benar. Seperti baru-baru ini ada tuduhan 70 persen anggota TNI/Polri bisa dihasut untuk melakukan tindakan inkonstitusional, dia memastikan itu tidak benar. “Yang mengatakan itu harus bertanggung jawab secara hukum,” kata Wiranto.
