Calon Ibu Kota Negara Mengerucut ke Sulbar, Ali Baal Sudah Presentasi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Kandidat ibu kota baru sudah dipastikan berada di luar Jawa. Pilihannya mengerucut pada empat provinsi di jantung Indonesia. Yaitu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Masing-masing memiliki keunggulan yang menjadikannya layak sebagai ibu kota baru.

Hal itu terungkap dari presentasi awal tiga gubernur dan satu perwakilan Provinsi Kaltim kemarin (6/5) di Kantor Staf Presiden.

Empat provinsi tersebut dianggap paling sesuai dengan visi pemerataan pembangunan yang diminta Presiden Joko Widodo. Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya berfokus pada masalah pemindahan ibu kota, tetapi juga menangani persoalan pemerataan pembangunan.

Karena itu, idenya adalah merancang kota yang tidak akan menyaingi Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. ”Jadi, nanti BI, OJK, BKPM, misalkan, tetap berlokasi di Jakarta,” terangnya. Pusat pemerintahan cukup menjadi rumah bagi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kedutaan besar negara sahabat.

Awalnya, ada tiga alternatif usul. Pertama, membuat distrik pemerintahan yang terkonsentrasi di istana, Monas, dan sekitarnya. Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah dekat Jakarta. Seperti halnya Putrajaya di Malaysia dan calon ibu kota Mesir yang baru di dekat Kairo. Alternatif ketiga lebih ekstrem, yakni memindahkan ibu kota ke tempat baru.

Dari situ, presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memindah ibu kota, tetapi juga berbicara soal pembangunan wilayah Indonesia. Dari situlah diputuskan untuk mengambil alternatif ketiga demi mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

Kriteria lokasilah yang membuat Kantor Staf Presiden kemarin mengundang empat gubernur untuk menyampaikan paparan. Pemerintah ingin lokasinya strategis secara geografis. ”Kami melihat wilayah yang ideal adalah di tengah Indonesia,” lanjut Bambang. Hal itu bisa memperbaiki rentang kendali jarak dari ibu kota ke wilayah lain di Indonesia.

Pemerintah juga ingin meminimalkan pembebasan lahan. Karena itu, yang dicari adalah lahan luas yang sudah dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN. Penguasaan lahan itu akan menurunkan biaya investasi.

Atas alasan efisiensi pula, ibu kota baru harus dekat dengan kota existing dan fungsional secara ekonomi. Bila perlu, tidak usah sampai membangun bandara atau pelabuhan baru. Lokasinya juga tidak boleh terlalu jauh dengan pantai mengingat Indonesia adalah negara maritim. Ibu kota baru juga harus terjaga dari potensi konflik sosial.

”Artinya, masyarakat setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang sehingga bisa menciptakan kehidupan yang harmonis,” lanjutnya.

Ibu kota baru juga harus berupa daerah yang aman dari potensi bencana. Khususnya gempa, tsunami, banjir, erosi, longsor, kebakaran hutan, dan lahan gambut. Air juga harus tersedia cukup untuk kelanjutan pengembangan kota. Selain itu, ibu kota baru tidak boleh berada dekat perbatasan dengan negara tetangga.

Mengenai pembiayaan, pihaknya mengajukan dua opsi. Pertama, kota berpenduduk sampai 1,5 juta. Butuh lahan 40 ribu hektare untuk membangun dengan biaya Rp466 triliun. Opsi lainnya, kota berpenduduk sampai 870 ribu. Kota itu butuh lahan 30 ribu hektare dengan biaya Rp232 triliun. “APBN hanya difokuskan pada infrastruktur utama dan beberapa kantor,” tambahnya.

Yang jelas, pemerintah ingin mencari lokasi yang paling ideal. Mulai ketersediaan sumber daya seperti air hingga bebas bencana dan meminimalkan biaya pembangunan infrastruktur. Wilayahnya berupa kota baru, tapi jangan sampai terlalu jauh dari kota yang ada. Dengan demikian, jangan sampai nominasi empat provinsi tersebut menjadi persaingan antardaerah.

Setiap gubernur bergantian memaparkan kelayakan daerahnya sebagai ibu kota baru. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, misalnya, menonjolkan wilayahnya yang berada di pesisir selat Makassar. “Wilayah kami ditunjang oleh perairan ALKI (alur laut kepulauan Indonesia) II,” terangnya. Wilayahnya berada di tengah antara barat dan timur serta utara dan selatan.

Dia juga menjamin sudah ada lokasi di Sulbar yang tidak memerlukan pembebasan lahan. Juga, tidak perlu merusak alam. Bahan-bahan untuk pembangunan infrastruktur juga tersedia, dalam hal ini bukit-bukit kapur yang selama ini menjadi bahan baku semen. Tidak perlu mendatangkan bahan dari luar daerah.

Senada, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menjelaskan bahwa wilayahnya juga berada di tengah Indonesia. Namun, dia mengunggulkan usia tanah dan bebatuan yang tergolong tua, hingga 250 juta tahun. “Maka, musibah ataupun bencana gempa boleh dikatakan nihil,” terangnya. Daerah pesisirnya layak dibangun pelabuhan berskala internasional. Sebab, kedalaman lautnya memenuhi syarat untuk dilewati kapal-kapal besar.

Kalsel, lanjut Sahbirin, juga mempunyai Pegunungan Meratus yang memiliki banyak kawasan resapan air. Itu bisa menjadi jaminan sumber air bagi ibu kota baru. Dataran di Kalsel juga bukan berupa rawa sehingga relatif aman. “Bapak Ibu mau bangun gedung setinggi apa pun insya Allah dari unsur tanahnya sangat mendukung,” tambahnya.

Sahbirin menyampaikan konsep ibu kota dengan istana kepresidenan berlatar belakang Pegunungan Meratus. Kemudian, di depannya, pandangan dari istana begitu luas. Apalagi, infrastruktur dasar, khususnya jalan nasional, juga tersedia. Termasuk trase jalan bebas hambatan dan rencana pembangunan jalur KA.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menjelaskan, pihaknya menyiapkan tiga kota sebagai alternatif lokasi ibu kota baru. Yakni, Palangka Raya seluas 66 ribu hektare, Katingan seluas 120 ribu hektare, dan Kabupaten Gunung Mas seluas 121 ribu hektare. ”Kami siapkan 300-500 ribu hektare,” tuturnya.

Meski kebutuhan lahan hanya 40 ribu hektare, lahan yang luas itu disiapkan untuk mengantisipasi pembangunan dalam jangka panjang. Sebab, pusat pemerintahan akan memancing kedatangan orang-orang baru. Dengan luas lahan yang besar, tidak perlu khawatir kepadatan seperti Jakarta bakal terjadi.

Sementara itu, Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim Yusliando tidak banyak menjelaskan keunggulan daerahnya. Kaltim hanya menyiapkan empat kawasan untuk dijadikan ibu kota. Memanjang dari selatan ke utara. ”Mulai Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, hingga Kutai Kartanegara,” terangnya.Itu sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara maritim.

Dikonfirmasi secara terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa Sulbar masih masuk area ring of fire. ”Kalimantan yang paling safe,” terangnya saat ditemui di kompleks istana kepresidenan kemarin. Itu berdasar paparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Mengenai pembangunan infrastruktur, Basuki memastikan tidak ada masalah. Dengan teknologi yang ada saat ini, pihaknya bisa menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan topografi wilayah mana pun. Terbukti, pihaknya juga bisa membuat jalan di atas lahan gambut Kalimantan.

Secara keseluruhan, eksekusi pembangunan infrastruktur ibu kota baru membutuhkan waktu lima tahun. Perencanaan juga sudah ada. ”Begitu diputuskan, detail desainnya kami ajukan,” lanjut Basuki. Pihaknya sudah menyiapkan desain ibu kota baru. Tinggal pemerintah memutuskan daerah yang akan menjadi ibu kota dan kapan dimulainya.

Yang jelas, bila konsepnya adalah memindahkan seluruh ASN dan TNI-Polri, totalnya sekitar 1,5 juta jiwa. Sudah ada gambaran berapa jumlah sarana pendukungnya. ”Kalau 1,5 juta orang harus pindah, minimal kita harus mendesain kota untuk 5 juta penduduk,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan gagasannya untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta. Itu dia sampaikan saat menggelar buka bersama dengan sejumlah pejabat negara. Pimpinan DPR, MPR, kalangan menteri, hingga pejabat lainnya hadir dalam buka puasa perdana itu.

Baca: Tim Kemendagri Temui Gubernur dan Wagub Sulsel

Jokowi menjelaskan, Bappenas telah melakukan kajian selama tiga tahun dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dia juga menyebut alasan ibu kota harus dipindahkan lantaran penduduk Pulau Jawa sudah begitu padat. Menurut dia, Pulau Jawa sudah dihuni sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 149 juta orang. Sedangkan pulau-pulau lain seperti Sumatera dihuni 21 persen dari total penduduk Indonesia. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar