Hidayat Sebut People Power Sebatas Kritik Pemilu

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengingatkan supaya gerakan massa yang saat ini disebut-sebut bakal muncul, tidak sampai mengarah ke makar. Karena bisa berujung pidana.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, apabila ada gerakan massa walaupun jumlahnya tidak banyak. Namun narasinya menggulingkan pemerintahan, itu bisa dipidana. Karena ada niat melakukan makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Saya kira begini ya, people power akan menjadi makar atau tidak sangat bergantung dari beberapa hal yang terjadi ketika gerakan people power ada,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/5).

Menurut Arsul, apabila ada gerakan massa, namun hanya unjuk rasa yang biasa saja, tidak ada ajakan menggulingkan pemerintahan. Maka itu tidak bisa dikenakan pidana.

Namun jika ada unjuk rasa besar, tapi dalam aksinya ada kata-kata berbau ujaran kebencian, maka bisa juga kena sanksi pidana. Sehingga dalam berunjuk rasa sebaiknya menaati koridor-koridor yang ada.

‎”Misalnya kalau dalam people power katakanlah tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah. Tapi ada ujaran kebencian kan bisa dikenakan juga tindakan misalnya penyebaran kebencian atau penghinaan,” katanya.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, terlalu berlebihan Kapolri Jenderal Tito Karnavian adanya gerakan massa mengarah ke makar.

Menu‎rut Hidayat, aksi massa yang diduga bakal dilakukan hanya untuk melakukan kritik terkait penyelenggaran Pemilu 2019 yang menurutnya ada banyak kecurangan.

“Hanya mengkritisi terkait dengan masalah pemilu dan memang banyak masalah. Kalau dituduh makar menurut saya berlebihan,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, KPU saja apabila dikritik mengenai rekapitulasi, langsung memperbaikinya. Sehingga aksi massa ini tujuannya bukanlah pada penggulingan pemerintahan yang sah.

Baca: TPPU Dana 212, UBN Mangkir dari Panggilan Bareskrim

‎”Karena makar itu bukan urusan sederhana, makar itu terkait dengan gerakan massal untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Tito Karnavian‎ berharap tidak ada aksi gerakan massa usai Pilpres 2019 mendatang. Menurut Tito, apabila ada aksi massa dalam jumlah besar alias people power‎ maka harus mematuhi terhadap aturan yang ada. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...