Pembentukan THN Dituding Upaya Kriminalisasi Pemikiran

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), menilai langkah pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional (THN) yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu sebagai upaya berlebihan.

“Pembentukan tim hukum nasional itu menurut pendapat saya adalah tindakan berlebihan dan berpotensi mengkriminalisasi pemikiran. Ada dugaan tampak seperti mencari-cari kesalahan,” kata Ketua Eksekutif Nasional BPH KSHUMI, Chandra Purna Irawan, Selasa (7/5).

Dia mengingatkan, jangan sampai masyarakat menyimpulkan ada dugaan penguasa telah memanfaatkan hukum demi mempertahankan dan meraih kekuasaan.

Padahal, setiap orang telah dijamin oleh UUD 1945 untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, pikiran. “Siapa pun tidak boleh melarang dan tidak boleh membatasi. Apabila pemerintah berusaha membatasi hak tersebut, itu adalah tindakan melanggar hukum,” tegas Chandra.

Baca: Rektor UIN Suska Riau Lost Kontak dengan Ustaz Abdul Somad

Baca: THN untuk Redam Aksi 9 Mei yang Digagas Kivlan Zen

Pihaknya menyebutkan, apabila sampai terjadi “perselingkuhan” hukum dan politik. Itu sangat berbahaya sekali karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat.

Selain itu, KSHUMI juga memandang pemerintah tampak seperti menjadi penafsir tunggal atas Pancasila. “Seharusnya Pemerintah mengedepankan asas praduga tak bersalah, asas due process of law dan asas kepastian hukum,” tandasnya. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar