Polisi Segera Sita Aset Tersangka Korupsi KPU Makassar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dua tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Pilwalkot, Sabri dan Habibi, telah dilakukan pemeriksaan. Penyidik sekarang tengah memilah aset yang akan disita.

Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel telah melakukan penyitaan di kantor KPU Kota Makassar pada 26 April lalu dan telah melakukan penggeledahan berdasarkan Surat Persetujuan Izin penggeledahan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Makassar Nomor : 74/Pen–Pid/2019/PN Mks Tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Kantor dan tempat tertutup lainnya No.:SP.Dah/16/IV/2019/Ditreskrimsus.

Berdasarkan surat momor:R/495/IV/RES.3.3/2019/Dit Reskkrimsus, tanggal 30 April 2019 telah memintakan permintaan Informasi kekayaan dan transaksi keuangan tersangka kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Surat lainnya permintaan data aset tersangka kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI.

Penyidik juga telah memintakan data daftar keluarga tersangka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan meminta data aset atau data kendaraan tersangka kepada Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati mengatakan, semua aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi dari kedua tersangka bakal disita. “Rumah, kendaraan, dan lain-liannya akan kami sita,” katanya, saat ditemui di Mapolda Sulsel, Rabu (8/5/2019).

Sementara Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, menambahkan, berdasarkan hasil dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), BPN RI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel penyidik akan melakukan penyitaan aset Sabri dan Habibi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“Pasti disita aset Sabri dengan Habibi. Penyidik masih melakukan pendalaman, jangan sampai salah menyita. Ini sekaitan dengan pelaku tindak pidana korupsi saja. Makanya semua kita harus buktikan,” ucapnya.

Kata dia, dalam kasus penyalahgunaan dana hibah penyidik telah menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, menganalisa dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi untuk mendalami keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab. “Keterlibatan pihak lain masih terus didalami penyidik,” terang Dicky. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...