Sebulan, Makassar Punya 3 Wali Kota, Polemik Fasum-Anjal Sambut Pj Baru

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pekerjaan menumpuk sudah menunggu Pj Wali Kota Makassar. Namun, sebelum menjabat, wali kota akan dijabat Plh.

Kemendagri memutuskan, Kepala Balitbangda Sulsel, Iqbal Suhaeb, sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar. Posisi transisi sebagai Pj Wali Kota akan diisinya selama 20 bulan.

Nama Iqbal ditetapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, guna mengisi kekosongan pucuk pimpinan di Pemkot Makassar. Wali Kota Makassar dan Wakilnya Moh Ramdhan Pomanto- Syamsu Rizal (DIA) akan mengakhiri masa jabatannya, Rabu, 8 Mei.

Meski sudah resmi ditetapkan, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah tak langsung melantik Iqbal di waktu yang bertepatan dengan atau sehari setelah masa jabatan DIA berakhir. Kekosongan sementara akan diisi oleh Plh yang dijabat Sekkot Makassar, Muh Ansar. Artinya, dalam sebulan ada tiga penjabat wali kota di Makassar bergantian.

Nurdin beralasan masih mencari waktu yang baik, untuk proses pelantikan. “Kita cari waktu yang baik, biar Plh (Sekda) saja dulu beberapa hari,” jelas mantan bupati Bantaeng dua periode ini kepada FAJAR, Senin, 5 Mei.

Tak Memakasakan
Nurdin mengatakan, dari tiga nama yang dikirim, Iqbal Suhaeb-lah yang ditetapkan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo sebagai Pj Wali Kota. Menurutnya ini membuktikan jika dia tak pernah sekalipun mengurus atau memaksakan pejabat tertentu.

Nama yang telah ditetapkan pun, bagi Nurdin tak akan diubah. Tak ada tambahan usulan lain. Baginya apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, harus dijalankan. Termasuk untuk posisi Pj Wali Kota.

Dia berpesan agar Pj Wali Kota betul-betul bekerja sesuai fungsi dan wewenangnya. Banyak persoalan di Makassar yang harus diselesaikan segera. Seperti masalah PKL, fasum dan fasos, anak jalanan (anjal), hingga macet dan perparkiran.

“Ada target yang kami berikan. Ketika programnya tidak terwujud, bisa kita ganti Pj di tengah jalan. Kita usulkan yang baru lagi,” beber suami dari Liestiaty Fachrudin itu.

Menantu mantan Rektor Unhas Prof Fachrudin ini, tetap memberi ruang untuk sejumlah penetapan kebijakan ke Pj Wali Kota. Hanya saja beberapa kebijakan strategis seperti mutasi dan hingga program lain harus tetak dikonsultasikan dengan gubernur.

“Kewenangan Pj ini seperti kepala daerah. Cuma tetap semua dikoordinasikan dengan gubernur, selaku orang yang mengutusnya sebagai pejabat transisi,’ tambahnya.

Peran Sekkot

Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan, Plh Wali Kota nantinya akan paling lama sepekan. Nantinya posisi ini akan ditugaskan ke Sekkot Makassar, Muh Ansar selaku pejabat tertinggi di pemerintah kota.

Menurutnya ini sah-sah saja. Tak ada yang melanggar aturan. “Mungkin karena SK-nya lama keluar. Tetapi kalau Plh itu paling lama sepekan, terus dilantik Pj Wali Kota,” bebernya.

Proses pelantikan pun, nantinya akan disiapkan oleh Pemkot Makassar. Apalagi rencana pelantikannya di Balaikota. Termasuk soal pakaian dan atribut lengkap Pj, semua pemerintah kota yang sediakan. (ful-taq-mad)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...