Anggaran Pembahasan Ranperda Hanya Rp250 Juta, Dewan Uring-uringan


FAJAR.CO.ID, MASAMBA — Kalangan DPRD Luwu Utara dibuat uring-uringan oleh Bagian Hukum dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran yang disiapkan untuk membahas sejumlah ranperda hanya Rp250 juta dalam satu tahun.Kasubag Perundang-undangan, Bagian Hukum Pemda Luwu Utara, Nasirah, mengatakan, ranperda yang didorong tahun ini cukup banyak.Di mana yang siap draft terkait rencana tata ruang wilayah, jasa umum dan laboratorium kesehatan, rencana detail tata ruang Kota Sukamaju, rencana kawasan industri di Tanalili, dan yang sangat penting adalah ranperda pencabutan kewenangan desa. Ini menyangkut pembuatan APBDes. ”Kalau saya ini tidak butuh studi banding,” paparnya.Selain itu, ada ranperda lembaga penyiaran publik lokal radio 100 FM kabar Luwu Utara. Lalu ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).Ketua DPRD Luwu Utara, Mahfud Yunus, mengatakan, biaya perjalan studi banding dan konsultasi ranperda ke Makassar dan Jakarta mencapai Rp103 juta.”Pansus yang terdiri dari tujuh orang saja habiskan Rp75 juta. Ditambah lagi tiga pimpinan. Tidak cukup membahas banyak ranperda,” kata Mahfud saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) demhan OPD di Ruang Musyawarah DPRD Luwu Utara, Rabu, 8 Mei 2019.Dana yang diberikan eksekutif sebanyak Rp250 juta hanya cukup membahas dua ranperda inisiatif DPRD Luwu Utara terkait ranperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Ranperda Kawasan Desa Wisata.

Komentar

Loading...