Diduga Selewengkan Rp1 Miliar, Pengacara UBN: Tidak Lepas dari Agenda Ijtima Ulama III


Sementara itu, Kuasa Hukum Ustaz Bachtiar Nasir, Azis Yanuar menyayangkan sikap kepolisian menggunakan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kliennya. Pasalnya, kasus pencucian uang yang menjerat UBN itu bukanlah uang hasil dari negara. Melainkan uang yang bersumber dari umat. Terlebih hal itu bukan merupakan tindak kejahatan.“Itu sebenarnya masuk materi hukumnya. Jadi kami nanti memiliki hak mengemukakan alasan seperti itu karena pasal TPPU iti tidak memenuhi unsur predikat premnya. Apalagi TPPU kan itu hasil tindak kejahatan,” kata Azis di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.Atas hal itulah, Azis menuding kasus UBN ini sarat dengan muatan politik. Bahkan, Azis curiga, penetapan tersangka atas UBN itu tidak terlepas dari agenda Ijtima Ulama III yang berencana akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Jokowi- Ma’ruf.“Dari masukan-masukan pihak lainnya, karena beliau juga terlibat Ijtima Ulama III. Jadi arahnya ke situ (Ijtima Ulama III),” katanya.Untuk diketahui, perkara ini bergulir pada tahun 2017 lalu, saat panas-panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017, bukan saat Pemilu 2019. Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF-MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) itu merupakan donasi untuk Aksi Bela Islam 411 dan 212.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...