Ketika Jabatan Dilelang


Oleh: Syarifuddin Umar (Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), tinggal di Makassar)Lelang jabatan merupakan sebuah istilah yang menjadi terkenal di era Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Proses ini dilakukan guna memperoleh kandidat lurah dan camat yang bisa melayani masyarakat dengan optimal dan menguasai masalah di lapangan. HINGGA saat ini dalam pidato resmi pejabat, pemberitaan media, maupun dalam diskusi dan seminar muncul istilah baru dan sering kita dengar yaitu “lelang jabatan” untuk menamakan proses penyeleksian calon pejabat secara terbuka dan kompetitif. Penggunaan istilah lelang jabatan yang marak digunakan saat ini sebenarnya adalah salah kaprah.Sebab, lelang erat kaitannya dengan penawaran barang atau proyek dan ada jumlah atau nilai nominal yang disepakati. Di khawatirkan dalam penyeleksian melalui lelang jabatan seperti tersebut dasar pemilihan bukan berdasarkan penilaian kompetensi, tetapi lebih berdasarkan nilai sumbangan dari calon yang mengikuti seleksi.Adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha (2014) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengenal istilah lelang jabatan. Yang ada adalah promosi atau pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan sistem merit dan terbuka. Menurutnya istilah lelang jabatan, biasanya dipakai oleh kalangan pengusaha atau usahawan. Lelang jabatan terkenal di dunia usaha, tapi maknanya negatif karena ada unsur kongkalikong di dalamnya. Makanya kalau di lingkungan aparatur sipil harus menggunakan bahasa rekrutmen terbuka.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...