Tim Hukum Nasional Dinilai Tepat Hadapi Amien Rais dan Habib Rizieq


FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Gagasan Menko Polhukam, Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional dinilai sangat tepat, untuk mengantisipasi dinamika politik sehubungan mengemukanya gerakan yang ingin mendelegitimasi hasil Pilpres 2019, menjelang pengumuman resmi KPU.Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga menyebut, seruan mendelegitimasi hasil Pilpres 2019 sangat nyata. Misalnya, seruan aksi jalanan people power yang dikumandangkan mantan Ketua MPR, Amien Rais jika dinilai terjadi kecurangan pemilu 2019.Kemudian, seruan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab lewat maklumat Mekah. Habib Rizieq memerintahkan pengikutnya mengepung dan menduduki paksa Bawaslu dan KPU di semua daerah.Serta penolakan Eggy Sudjana terhadap hasil Pilpres 2019, bila pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno kalah dalam hasil perhitungan real count KPU.

“Sebagai Menko Polhukam yang bertanggung-jawab mengendalikan stabilitas politik nasional, sangat tepat bila Wiranto mengkanalisasi semua dinamika dan ketegangan politik pasca Pilres 2019 ke ranah hukum. Saya kira ini motif cerdas di balik gagasan pembentukan Tim Hukum Nasional ala Wiranto tersebut,” ujar Kasto di Jakarta, Kamis (9/5).

Penasehat Ahli Kapolri periode 2005-2017 ini menilai, usulan Wiranto mengindikasikan ancaman politik people power dan pengepungan KPU tidak direaksi dengan tindakan “counter movement” serupa, lewat politik pengerahan massa tandingan atau dalam bentuk represif kekuasaan negara.Cukup disikapi dan ditindak dengan arif, lewat langkah-langkah hukum utamanya atas ucapan, aksi dan agitasi tokoh-tokoh panutan yang hendak menggerakkan people power yang bernada destruktif tersebut.

“Pertanggungjawaban hukum oleh para tokoh agitator berikut pengikutnya merupakan hal yang mutlat dituntut lewat asistensi badan bantuan hukum yang hendak dibentuk. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara kekuasaan,” katanya.

Kastorius juga menilai gagasan Wiranto tidak akan tumpang tindih dengan lembaga lain. Justru gagasan tersebut akan jelas menjadi panduan sinergi terhadap langkah lembaga pemangku kepentingan stabilitas negara seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan TNI. Bahwa setiap konflik, dinamika dan segala potensi ancaman pasca Pilpres 2019 harus digiring ke ranah hukum.

Komentar

Loading...