Diduga Lakukan Pelanggaran, Komsioner KPUD Buteng Diadukan ke DKPP

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Diduga melakukan kecurangan, calon anggota DPRD Dapil 3 (Kec. Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), La Saha laporkan KPUD Butteng ke DKPP atas dugaan pelanggaran ettik.

Didampingi kuasa hukum, La Saha menyambangi kantor DKPP, Jumat (10/5) sekitar pukul 11.00 WIB. Laporan bernomor 01-10/PP.01/V/2019 terkait pengaduan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Lakorua pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 17 April lalu.

“Kami laporkan KPUD Buteng terkait etik, karena menolak dua Rekomendasi Panwascam Masteng untuk menggelar PSU. KPUD Buteng melanggar peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 pasal 8, 11, 15, dan pasal 19,” jelas Dian Farizka kuasa hukum La Saha saat ditemui di kantor DKPP RI, Jumat (10/5).

Dian mengungkapkan bahwa, jika mengacu pada aturan tersebut, maka komisioner KPUD Buteng dapatt dikenakan sanksi etik, bahkan pidana sebagai penyelenggara, karena rekomendasi Panwaslu soal PSU itu bersifat mengikat.

“Kalau kami lihat dari subtansi perkara TPS 01 Kelurahan Lakorua mestinya KPUD Buteng melaksanakan rekomendasi PSU, karena itu sesuai dengan perintah UU nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 dan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 per KPU nomor 3 tahun 2019. Sehingga diyakini para komisioner KPUD bisa dipecat karena telah salah mengambil keputusan yang menolak rekomendasi Panwaslu”, ungkap Dian.

Lahirnya rekomendasi PSU TPS 01 Kelurahan Lakorua berawal dari laporan Caleg DPRD Dapil 3 Buteng dari Partai NasDem, Basyarun dan warga masyarakat, Armadin pada Panwaslu Mawasangka Tengah. Namun, KPUD Buteng menolak dua rekomendasi PSU tersebut dengan alasan yang dinilai tidak logis dan mendasar. Padahal, syarat formil dan materil telah memenuhi unsur, apalagi dengan subtansi jelas melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Bukti-bukti pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Lakorua telah dilampirkan dalam rekomendasi Panwaslu, dimana ada 7 pengguna KTP el luar provinsi, namun pihak KPPS memberikan lima jenis surat suara. Padahal, pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun KPPS memberikan hak pilih dan masuk dalam kategori Daftar pemilih khusus (DPK).

“Jadi laporan DKPP ini juga akan menjadi rujukan untuk mengajukan sengketa proses dan hasil pada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai tanggal 22 Mei nanti”, tutupnya. (yog)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment