Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa, Kades Bonto Somba Ditahan

Jumat, 10 Mei 2019 - 09:08 WIB
ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAROS — Kepala Desa (Kades) Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, Mulawarman, resmi menjadi tahanan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Kamis, 9 Mei 2019.

Penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 dilakukan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan atau pemberkasan di ruang penyidik Kejari selama empat jam. Setelah berbuka puasa, tersangka kemudian ditahan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Dhevid Setiawan Anshar, mengatakan, setelah menjalani proses pemeriksaan, tersangka langsung ditahan di Lapas Kelas IIA Maros.

Diakuinya, penahanan ini dilakukan setelah alat bukti dinyatakan cukup. “Penahanan dilakukan setelah alat bukti cukup,” katanya.

Tak hanya itu, kata dia, dalam kasus ini tersangka tidak memiliki upaya atau itikad baik untuk melakukan pengembalian kerugian negara.

“Penahanan ini juga kita lakukan setelah tidak ada itikad baik dari tersangka. Terutama belum ada pengembalian kerugian keuangan negara,” katanya.

Padahal, yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk melakukan pengembalian keuangan negara, akan tetapi hal itu tidak diindahkan. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini sekitar Rp500 juta.

Dia mengatakan jika sebelumnya, penyidik juga telah melayangkan panggilan kepada perusahaan penyewa alat berat yang digunakan Mulawarman. Pihak perusahaan juga telah diperiksa.

“Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Jadi penetapan dan penahanan dilakukan setelah alat bukti dinyatakan cukup,” bebernya.

Sekadar diketahui sebelumnya pengusutan kasus ini berawal saat adanya laporan mengenai pengerjaan perintisan Jalan di Dusun Bara tembus perbatasan Malino pada tahun anggaran 2015. Di mana terjadi indikasi kemahalan harga sewa alat eskavator dan indikasi kelebihan jam kerja alat eskavator pada pengerjaan pembangunan perintisan Jalan Dusun Bara tembus Malino senilai Rp223.163.928.

Di mana berdasarkan bukti pertanggungjawaban anggaran pembangunan TA 2015 harga sewa eskavator sebesar Rp96.789.000.

Harga alat yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp650.000 per jam inklud sewa alat, operator, dan BBM. Namun berdasarkan standar biaya sewa eskavator inklud sewa alat, operator dan BBM biayanya hanya Rp485.000 per jam. Sehingga terjadi indikasi kemahalan sebesar Rp165.000 per jam.

Selain itu di dalam bukti pertanggungjawaban desa, jam sewa alat eskavator diindikasikan melebihi yakni nilainya Rp126.374.928. Di mana jika dibandingkan dengan hasil pengukuran fisik pada pekerjaan Jalan Dusun Bara tembus perbatasan Malino sepanjang 2.800 meter.

Bahkan, berdasarkan perhitungan LHP Inspektorat Maros indikasi kerugian negara sebesar Rp223.163.928

Sementara di tahun anggaran 2016 juga terdapat indikasi kelebihan jam kerja eskavator pada pengerjaan pelebaran Jalan Dusun Cindakko senilai Rp335.863.807.

Di mana berdasarkan bukti pertanggungjawaban (SPJ) dana desa dan alokasi dana desa (ADD) yang digunakan untuk pekerjaan pelebaran Jalan Dusun Cindakko sebesar Rp892.543.001. Sementara berdasarkan hasil hitungan fisik seharusnya dana yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan tersebut hanya Rp556.679.193.

Ada indikasi selisih jam kerja pada penggunaan alat eskavator, biaya bahan bakar, upah operator dan pembantu sehingga terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp335.863.807.

Sehingga total keseluruhan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 ini sekitar Rp566 juta. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.