Polri Tegaskan Penetapan Eggi Sudjana Tersangka Sudah Prosedural

Jumat, 10 Mei 2019 - 09:45 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Polda Metro Jaya menegaskan, penetapan tersangka atas advokat sekaligus politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kasus dugaan makar, Eggi Sudjana, sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sudah melalui proses pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti.

“Penetapan tersangka itu sesuai dengan aturan, ada bukti permulaan seperti enam keterangan saksi, empat keterangan ahli, petunjuk, dan barang bukti yang disampaikan seperti video dan pemberitaan-pemberitaan di media,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Kamis (9/5) kemarin.

Argo mengatakan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti berupa video hingga berita-berita di media massa cukup meningkatkan status Eggi menjadi tersangka. Argo menuturkan, pada Rabu (8/5) penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara untuk menetapkan Eggi sebagai tersangka kasus dugaan makar.

“Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik memaparkan keterangan saksi dan keterangan ahli dan barang bukti, gelar perkara tersebut menyimpulkan saksi terlapor Eggi Sudjana dinaikkan menjadi tersangka,” beber Argo.

Oleh karena itu, Eggi Sudjana akan kembali diundang untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/5) mendatang. Namun, jika penetapan status tersangka dirasa janggal, maka Eggi berhak mengutarakan kejanggalannya melalui jalur hukum. “Kalau keberatan ada aturan mekanismenya, silakan,” tegas Argo.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni merasa kecewa terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka terhadap kliennya. Dia mengklaim, pernyataan ‘people power’ yang disampaikan Eggi bukan dalam konteks upaya makar.

“Beliau ini adalah Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN). Konteks tentang people power adalah dia sedang menyatakan pendapat tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi. Pendapat itu kan sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat,” sesal Pitra.

Tiket Pesawat Mahal, Orang Dekat Jokowi Minta Menhub Dievaluasi

“Kenapa sekarang pendapat bisa dipidanakan? People power dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana itu tidak ada, tidak ada bahasa people power. Yang ada bahasa makar,” lanjutnya. (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.