Tim Hukum Nasional Dinilai Indikasi Kekuasaan Rezim Berlebihan


Jelang Lebaran, KPK Ultimatun Pejabat Tak Terima HadiahMahfud MD Belum Pastikan Gabung Tim Asistensi HukumDia menjelaskan, kritik dari Kontras, Amnesti Internasional dan Komnas HAM justru secara langsung atau tidak langsung melindungi pelanggaran undang-undang dan hukum yang berlaku. ”Pelanggaran yang terjadi selama pemilu,” jelasnya.Sebelum Menkopolhukam Wiranto berencana membentuk tim bantuan hukum nasional untuk memberikan penilaian terhadap berbagai komentar tokoh selama pemilu. Tim tersebut bakal terdiri dari sejumlah pakar, seperti Romli Atmasasmita, Mahfud MD dan Muladi. (jpnn)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar